Cibinong – Bupati Bogor, Ade Yasin mengeluh kepada DPR RI tentang kebijakan pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
Hal tersebut ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai dampak pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).
“PPPPK tahun ini kami menganggarkan hampir Rp100 miliar dari APBD Kabupaten Bogor, sementara BKPSDM kami masih mengajukan kekurangan pegawai tahun ini, di angka 2.500 orang,” kata Ade Yasin
Tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menganggarkan Rp96 miliar untuk menggaji P3K. Angka pembiayaannya meningkat dari tahun 2021 yang hanya senilai Rp57 miliar. Peningkatan tersebut karena adanya penambahan P3K dari sebelumnya 1.182 orang, kemudian bertambah 1.600 orang.
Ade Yasin pun meminta agar pemerintah pusat turut membantu daerah dalam pembiayaan gaji PPPK yang sajauh ini cukup membebani APBD.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) itu mengaku kesulitan untuk mengerem belanja pegawai di angka 30 persen dari total belanja daerah. Karena, hingga kini Kabupaten Bogor pun masih kekurangan tenaga PNS.
Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah PNS di lingkungan Pemkab Bogor mengalami pengurangan sebanyak 978 pegawai dalam setahun, dari 16.539 pegawai menjadi 15.561 pegawai. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Bogor mencapai 5,4 juta jiwa.
“Saat ini asumsinya seorang PNS itu melayani sekitar 350 orang. Kita masih sangat kurang. Selain jumlah penduduk, kendala lainnya adalah luas wilayah yang begitu besar,” kata Ade Yasin.
Sementara, Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menyebutkan, permasalahan yang dibahas dalam RDP teresbut akan sangat terasa di tingkat daerah pada implementasinya, sehingga DPR RI inisiatif mengundang kepala daerah hingga kepala desa.
Ia menyebutkan bahwa masukan dari para kepala derah akan menjadi bahan pendalaman bagi para anggota DPR RI.
“Karena biasanya kalau sudah menyangkut transfer ke daerah dan dana desa, panitia kerja (Panja) nya paling panjang dan paling ramai, karena setiap anggota ingin mempertahankan dapilnya masing-masing,” kata Said.
