Cibinong – DPD KNPI Kabupaten Bogor menolak penerapan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 mendatang.
Sekertaris DPD KNPI Kabupaten Bogor, Amin Fajri menyebut bahwa penerapan sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran demokrasi.
“Ini kemunduran demokrasi, jangan sampai demi kepentingan segelintir orang, demokrasi yang sudah kita rajut sejak lama, malah hancur seketika,” kata kang Amin, sapaan karibnya, Sabtu (7/1/2023).
Sebab, kata dia, dengan sistem tersebut, masyarakat tidak bisa memilih langsung wakil rakyat yang akan duduk memperjuangkan suara-suara mereka di bangku legislatif.
“Karena, pilihan partai belum tentu pilihan rakyat. Oleh karenanya biarkan rakyat memilih wakilnya dengan sistem proporsional terbuka, agar rakyat memilih wakilnya sendiri, bukan oleh pilihan partai politik,” tegasnya.
Dengan sistem proporsional tertutup, kata dia, calon wakil rakyat tidak bisa leluasa dalam mengkampanyekan diri sendiri kepada para calon pemilih.
“Begitupun dengan pemilih, mereka tidak punya peran dalam menentukan wakil rakyat yang mereka inginkan dari salah satu partai politik,” tuturnya.
Oleh karenanya, ia meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempertimbangkan secara bijak putusan yang akan dikeluarkan nantinya.
“Kita berharap MK bijak dalam mengambil keputusan, jangan sampai demokrasi Indonesia diciderai oleh kepentingan para elite,” tutupnya.
