Disepelekan Kepala SKPD Pimpinan Pansus Ngambek

Cibinong – bogoronline.com –
Pimpinan pansus tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) ngambek dengan menyampaikan unek-unek atau kekesalanhya kepada Bupati Nurhayanti, di sidang paripurna DPRD dengan agenda pengesahan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda).

Kekesalan pimpinan pansus tersebut disebabkan, selama pembahasan raperda pimpinan SKPD yang mengusulkan raperda, tak pernah mau hadir rapat pembahasan, akibatnya penyelesaian raperda itu molor, lantaran si pimpinan SKPD hanya mengutus anak buahnya.

“Dalam sidang paripurna yang terhormat ini, izinkan kami melaporkan kepada Bu Yanti, selalu pimpinan tertinggi di Pemerintahan Kabupaten Bogor, jika para kepala SKPD yang menjadi pengusul raperda itu tak pernah ikut rapat pembahasan,” ungkap Ketua Pansus Reperda Garis Sempadan Bangunan Junaidi Syamsudin.

Menurut politisi PPP ini, sikap yang ditunjukan kepala SKPD itu sama artinya dengan melepaskan tanggung jawab. “Ini kan tidak baik, kami minta Bupati, sebagai kepala pemerintahan menegur si kepala SKPD yang tak mau hadir di rapat pembahasan raperda, agar raperda yang diusulkan itu selesai tepat waktu, yakni 14 hari kerja,” ujarnya.

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Kearsipan, Maryono mengatakan hal senada, politisi PAN ini meminta Nurhayanti menindak para kepala SKPD yang tak mau mengikutu rapat-rapat pembahasan raperda. “Jujur saja, kami sering kecewa, karena yang diutus mengikuti rapat hanyalah seorang staf yang tidak memiliki kapasitas untuk memutuskan,” katanya.

Bupati Nurhayanti ketika dikonfirmasikan dari raut wajahnya kelihatan kesal dengan sikap sejumlah anak. Bupati yang lebih dari satu tahun betah menyendiri ini memerintahkan Sekretaris Daerah Adang Suptandar menegur kepala SKPD yang tak mau hadir di rapat pembahasan raperda.

“Ibu minta para kepala SKPD menjalin hubungan yang harmonis dengan DPRD, kalau memang tak bisa datang, yang diutus  haruslah kepala bidang, karena secara teknis memahami masalah dan bisa memutuskan,” jelasnya. D juga bisa memaklumi,” katanya.

Yanti pun meminta Adang untuk menegur Kepala SKPD yang kerap mangkir dalam pembuatan perda. “Kedepan, tak ada ada lagi kepala SKPD yang absen dalam setiap pembahasan raperda dengan DPRD, kecuali ada tugas mendesak yang erat kaitanya dengan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (zah)