by

BEM Se-Bogor Raya Nilai Walikota Gagal Fokus

Kota Bogor-bogoronline.com
Kali ini giliran Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se Bogor Raya melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD dan Balai Kota Bogor, Dalam aksinya mahasiswa tersebut mengkritisi kinerja Wali Kota Bogor Bima Arya, yang dinilai gagal dalam membangun Kota Bogor, Dan hal itu tertuang dalam LKPJ Walikota Bogor 2015.
Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UIKA, Fikar Robbani mengatakan, BEM menilai, Dua tahun bukanlah waktu yang singkat bagi Bima Arya untuk mengenal Bogor dengan realita dan permasalahanya.
“Bila tahun pertama dianggap sebagai masa adaptasi maka tahun kedua seharusnya sudah mencerminkan kinerja nyata sebagai Walikota bukan sekedar citra semata,” kata Fikar kepada wartawan, Kamis (29/4/16).
Fikar menuturkan, Pencapaian IPM yang rendah sangat disayangkan, Mengingat IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
Dalam RPJMD tahun 2015-2019 ditetapkan target indikator kerja salah satunya target tahun 2015. Salah satu mencolok IPM yang anjlok 73,1 dari target capaian 77,77 bahkan jauh dibawah IPM tahun 2014 yani 76,7.
“Karena IPM merupakan data stategis sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU),” tuturnya.
Fikar menambahkan, Peningkatan Silpa tahun 2015 mencapai Rp 339 miliar, dimana angka tersebut merupakan angka terbesar setidaknya dalam 5 tahun terakhir.
“Angka Silpa itu tidak sedikit dan bida digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan dan penyediaan lapagan kerja,” sambungnya.
Fikar menambakan, dalam kinerjanya Wali Kota telah gagal Fokus, Melenceng dari 6 skala program prioritas yang selama ini dikampanyekan, antara lain penataan transportasi, PKL, Kebersihan, pendidikan dan penuntasan kemiskinan, Transformasi budaya dan reformasi birokasi yang dilakukan Pemkot Bogor pun dinilai belum berhasil. Ini dibuktikan banyaknya keluhan masalah perijinan, KKN dan lainnya. Komunikasi publik antara pejabat juga masih kurang baik, termasuk dengan DPRD yang menyebabkan banyak agenda legislasi yang tidak terselesaikan.
“Penanggulangan kemiskinan belum seluruhnya tersetuh oleh Pemkot dalam LKPJ, Banyak keluhan pelayanan kesehatan warga melalui program BPJS atau kartu sehat yang dikeluarkan pemerintah,” pungkasnya.(bunai)
Kota Bogor-bogoronline.com

Kali ini giliran Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se Bogor Raya melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD dan Balai Kota Bogor, Dalam aksinya mahasiswa tersebut mengkritisi kinerja Wali Kota Bogor Bima Arya, yang dinilai gagal dalam membangun Kota Bogor, Dan hal itu tertuang dalam LKPJ Walikota Bogor 2015.

Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UIKA, Fikar Robbani mengatakan, BEM menilai, Dua tahun bukanlah waktu yang singkat bagi Bima Arya untuk mengenal Bogor dengan realita dan permasalahanya.

“Bila tahun pertama dianggap sebagai masa adaptasi maka tahun kedua seharusnya sudah mencerminkan kinerja nyata sebagai Walikota bukan sekedar citra semata,” kata Fikar kepada wartawan, Kamis (29/4/16).

Fikar menuturkan, Pencapaian IPM yang rendah sangat disayangkan, Mengingat IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
Dalam RPJMD tahun 2015-2019 ditetapkan target indikator kerja salah satunya target tahun 2015. Salah satu mencolok IPM yang anjlok 73,1 dari target capaian 77,77 bahkan jauh dibawah IPM tahun 2014 yani 76,7.

“Karena IPM merupakan data stategis sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU),” tuturnya.

Fikar menambahkan, Peningkatan Silpa tahun 2015 mencapai Rp 339 miliar, dimana angka tersebut merupakan angka terbesar setidaknya dalam 5 tahun terakhir.

“Angka Silpa itu tidak sedikit dan bida digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan dan penyediaan lapagan kerja,” sambungnya.

Fikar menambakan, dalam kinerjanya Wali Kota telah gagal Fokus, Melenceng dari 6 skala program prioritas yang selama ini dikampanyekan, antara lain penataan transportasi, PKL, Kebersihan, pendidikan dan penuntasan kemiskinan, Transformasi budaya dan reformasi birokasi yang dilakukan Pemkot Bogor pun dinilai belum berhasil. Ini dibuktikan banyaknya keluhan masalah perijinan, KKN dan lainnya. Komunikasi publik antara pejabat juga masih kurang baik, termasuk dengan DPRD yang menyebabkan banyak agenda legislasi yang tidak terselesaikan.

“Penanggulangan kemiskinan belum seluruhnya tersetuh oleh Pemkot dalam LKPJ, Banyak keluhan pelayanan kesehatan warga melalui program BPJS atau kartu sehat yang dikeluarkan pemerintah,” pungkasnya.(bunai)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed