Tingginya Silpa, SKPD Jadi “Kambing Hitam”

Cibinong-bogoronline.com-Tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Kabupaten Bogor tahun anggaran 2015 yang mencapai Rp 1,3 triliun, membuat sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berang. Bahkan sejumlah LSM menuding buruknya kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi penyebabnya.

 

Hal tersebut terungkap dalam gelaran audiensi perwakilan 52 LSM se Kabupaten Bogor dengan sejumlah pejabat Eksekutif dan Legislatif yang digelar di ruang rapat Setda Kabupaten Bogor di Cibinong, Senin (02/05).

 

Inisiator pertemuan 52 LSM dengan Pemerintah Kabupaten Bogor Sinwan MZ menuturkan, jika persoalan tingginya Silpa dalam kurun waktu dua tahun belakangan merupakan lemahnya pengawasan dan perencanaan di SKPD yang amburadul.

 

“Silpa sudah terjadi secara berturut-turut nilainya besar, maka saya sepakat bahwa penyerapan anggaran dikarenakan gagalnya perencanaan yang tidak matang dan tidak cermat. Inilah Silpa, maka dengan adanya ini otomatis pertanggungjawabannya itu ada disetiap SKPD,” kata Sinwan.

 

Yana Nurheryana juga menambahkan, tingginya Silpa yang terjadi ini menurutnya, banyak hal yang tidak direncanakan secara matang namun dimasukan dalam pembiayaan, sehingga banyak belanja daerah yang tidak terealisasi. “Ada persoalan perencanaan yang tidak betul ada juga pengelolaan keuangan yang tumpang tindih,” imbuh Yana.

 

Yana mencontohkan, terdapat pembelian bahan logistik rapat yang nilainya tidak terlalu besar hanya puluhan juta rupiah, ternyata ada disetiap SKPD yang tidak terpenuhi dan terealisasi semuanya karena sudah ada dalam rapat forum SKPD.

 

“Artinya apa, memang sama sekali tidak ada konekting antar masing-masing SKPD. Jadi Silpa itu pertanggungjawabannya adalah pemerintah daerah yang tidak mampu mengelola keuangan secara baik, tentunya SKPD lah yang harus bertanggungjawab,” ungkapnya.

 

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Sekda Kabupaten Bogor Adang Suptandar menuturkan, Pemkab Bogor akan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD sesuai dengan tahapan-tahapan dan aturan yang berlaku.

 

“Jadi yang berkaitan dengan mutasi dan rotasi itu harus menunggu persetujuan dari KASN (Komite Aparatur Sipil Negara-red), kami akan lakukan tentunya kembali pada ketentuannya dalam ASN, jadi pejabat yang sudah dua tahun lah yang bisa dirotasi,” tutur Adang.

 

Namun demikian, Adang enggan menyebutkan Eselon II dan III mana saja yang sudah menjabat lebih dari dua tahun tersebut. “Yang sudah dua tahun itu baru beberapa SKPD, saya contohkan pak Beny dan Bu Lita itu belum dua tahun dan itu tidak mungkin lagi.”

 

Lebih lanjut Adang mengungkapkan, meski belum lebih dari dua tahun Bupati bisa melakukan rotasi tersebut berdasar pada evaluasi kinerja SKPD. “Sekarang kami sedang melakukan proses evaluasi kinerja di SKPD, mudah-mudahan bulan ini hasil evaluasi tersebut sudah selesai,” tukasnya. (adi)

 

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *