Cibinong, bogoronline.com –
Bupati Bogor, Nurhayanti mengakui saat ini angka rat-rata lama sekolah belum sesuai harapan, yakni 8,04 Tahun dari target RPJMD 9 Tahun. Meski demikian, dirinya memastikan dan optimis untuk mengikuti arahan presiden agar wajardikdas menjadi 12 Tahun, atau dengan kata lain, warga Kabupaten Bogor harus menamatkan pendidikan minimal hingga jenjang SLTA.
“salah satu upaya kita akan membuat gerakan Desa Belajar, dengan 20 Kecamatan sebagai percontohan,” ujarnya, kepada bogoronline.com. Kabupaten Bogor sendiri terdiri dari 40 Kecamatan.
Yanti-sapaaannya menambahkan, Program nasional ingin mencapai wajar dikdas 12 tahun merupakan hal yang positif, namun demikian, pencapaian ini tidak semua kabupaten kota dapat mewujudkannya. Saat ini, masih banyak kabupaten kota yang berada dibawah angka tersebut. “untuk perkotaan-perkotaan di Indonesia angka RRLS pada umumnya lebih baik dari kabupaten, karena pada umumnya kesadaran masyarakat kota untuk bersekolah lebih tinggi dari masyarakat Kabupaten,” kata dia
Pemkab sendiri, kata dia, telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan. Selain gerakan Desa Belajar, langkah lain untuk mendongkrak RRLS yang disiapkan Pemerintah antara lain, Memperluas daya tampung dan aksesibilitas anak untuk bersekolah melalui penambahan RKB ataupun rehab sekolah, Mengaktifkan kelompok-kompok PKBM yang ada di masyarakat, mendorong pendidikan kesetaraan (Paket A, B, Dan C). “Selain itu juga mengoptimalkan keaksaraan fungsional,” imbuhnya.
Staregi lainnya, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta dalam rangka memperluas jangkauan kegiatan belajar mengajar dan terakhir mengaktifkan kembali satgas sekolah. “satgas akan mengidentifikasi anak-anak DO dan sebagainya,” tandasnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Munawaroh mengatakan, saat ini, rasio jumlah penduduk ( usia sekolah ) tidak sebanding dengan jumlah sekolah atau fasilitas pendidikan lainnya.
“karena itu Pemerintah harus menambah fasilitas pendidikan, terutama SMP yang sangat tidak memadai dari segi jumlah sehingga tidak dapat menampung anak-anak lulusan SD,” katanya.
Menurut AMY-sapaannya, ketidakseimbangan rasio siswa dengan sarana pendidikan berdampak pada tingginya angka putus sekolah. “bagi yang mampu bisa meneruskan ke kota atau daerah terdekat dari kabupaten Bogor, tapi yang tidak mampu akhirnya putus sekolah,” pungkasnya (ful)
