Gugatan Sigma Group Ditentukan Senin Ini

Cibinong – bogoronline.com – Pemerintah Kabupaten Bogor nampaknya harus bersiap-siap mengeluarkan uang sebesar Rp 20, 7  miliar. Uang tersebut akan diberikan kepada Mansyur Abdullah, sebagai penggugat dalam kasus perdata Pasar Parung.

“Menurut jadwal, (Senin, 20/6/2016) majelis hakim akan memutus perkara gugatan perdata dengan nomor 227/Pdt/G/2015 yang saya ajukan, di mana dalam tuntutannya saya mengajukan ganti rugi sebesar Rp 20, 7 miliar,” kata Mansyur,  MInggu (19/06).

Bos CV. Sigma Grup ini yakin, majelis hakim mengabulkan semua gugatannya termasuk soal sita jaminan terhadap lahan seluas 48,525 meter persegi yang di atasnya kini telah berdiri bangunan Pasar Parung.

“Keyakinan itu didasari, fakta-fakta di persidangan, di mana Pemerintah Kabupaten Bogor tidak bisa menunjukan bukti, jika mereka telah membayar ganti rugi sebesar Rp 5,5 miliar, seperti yang digembar-gemborkan selama ini, apalagi majelis hakim menolak, eksepsi yang diajukan kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Bogor, ” ujarnya.

Mansyur menegaskan, dirinya menggugat Pemerintah Kabupaten Bogor, karena merasa dirugikan dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT. Lestari Indah Persada Raya (LIRP) untuk membangun Pasar Parung. “Padahal di atas lahan tersebut masih ada puluhan kios milik saya, tapi karena danya kerjasama itu kios tersebut dibongkar,” ungkapnya.

Selain menggugat perdata ke PN Cibinong, Mansyur mengaku telah melaporkan kasus Pasar Parung ini ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. “Yang saya laporkan soal ada dugaan tindak pidana korupsi, terkait berpindah tangannya empat sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemerintah Kabupaten Bogor ke tangan swasta, untuk dijadikan jaminan hutang,” katanya.

Direktur Eksekutif  Center For Budget Analysis (CBA) Ucok Sky Khadafi menegaskan, kasus Pasar Parung itu sudah memenuhi unsur tindak pidana korupsi berjamaan, aparat penegak hukuk harus berani membongkarnya dan kasus tersebut dipastikan melibatkan banyak pihak.

“Selain pengembang (swasta), pihak dari unsur Pemerintah Kabupaten Bogor sudah pasti ada yang terlibat, karena tak mungkin buku sertifikat bisa berpindah tangan kepihak swasta, tanpa peran aparat,” ungkapnya. (zah)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.