Cibinong-bogoronline.com-Belum adanya kesepakatan soal siapa yang akan diusung partai politik (Parpol) yang tergabung dalam Koalisi Kerahmatan menjadi Wakil Bupati (Wabup) Bogor, kian menunjukkan ketidak seriusan partai politik dalam mengisi kekosongan Wabup.
Sekretaris koalisi Kerahmatan Hendrayana ketika dimintai tanggapannya terkait masih belum juga ada gerakan dari koalisi, dirinya mengatakan, sejumlah Parpol memang menginginkan adanya percepatan Wabup, namun dirinya menengarai bahwa ada pihak-pihak yang memang menghambat agar tidak ada Wabup.
Partai yang tergabung dalam koalisi Kerahmatan pengusung pasangan Rachmat Yasin-Nurhayanti dalam Pilkada 2013 waktu itu, berisikan Partai PPP, Hanura, Gerindra, Demokrat, PAN, Golkar, PKS, PKB dan Nasdem. “Mayoritas Partai menginginkan percepatan, dan masing-masing Partai juga memiliki bakal calon yang akan diusung. Namun, terkesan ada upaya dari salah satu Parpol yang enggan mewujudkan itu. Tidak perlu saya sebutkan, masyarakat bisa menilai itu lah,” kata Hendrayana, kemarin.
Politisi Partai Hanura ini juga menyebutkan, sejauh ini sudah tidak ada masalah dengan aturan, menurutnya, lambatnya pengisian kursi Wabup ini karena sikap egois dari masing-masing partai yang tak mau mengalah satu sama lain, padahal ada kepentingan yang lebih besar yaitu jutaan masyarakat yang butuh program pemerintah berjalan maksimal.
Hendrayana juga mengakui, jika koalisi Kerahmatan pernah berupaya mengumpulkan seluruh partai yang tergabung beberapa waktu lalu. Hanya Partai Golkar yang tidak memenuhi undangannya.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor Anton Sukartono Surato ketika ditemui mengatakan, bahwa Partai Demokrat sejak awal sudah menunjukkan sikapnya dengan melakukan penjaringan bakal calon Wabup Bogor.
“Dari awal Partai Demokrat sudah merespon kekosongan Wabup. Terbukti dengan proses penjaringan yang dilakukan dengan Momon Permono sebagai orang yang terpilih. Namun di koalisi Kerahmatan sendiri yang tidak serius, karena masing-masing elit politik mempertahankan ego-nya,” kata Anggota DPR RI ini.
Tingginya ego masing-masing elit politik itulah kata Anton, yang coba disamarkan dengan sikap plin-plan berbau politis dalam menetapkan figur pendamping Nurhayanti. Bukan saja memperlambat mekanisme yang sejatinya tinggal diserahkan ke Bupati, tapi juga preseden buruk bagi demokrasi di Kabupaten Bogor.
“Sikap egois inilah yang membuat proses pengisian Wabup tidak ada titik temu. Akibatnya persepsi miring DPRD Kabupaten Bogor di mata masyarakat semakin menguat,” ujarnya.
Bupati Bogor Nurhayanti juga menegaskan, jika dirinya kapan pun siap memproses bakal calon yang akan mendampinginya. “Kita tunggu saja, karena koalisi yang mengajukan. Kalau koalisi hari ini mengajukan siapa pendamping saya, maka hari ini pula akan saya proses,” kata Nurhayanti.
Dirnya juga mengatakan, semenjak dilantik sebagai Bupati, dirinya langsung merespon agar langsung diusung Wabup oleh koalisi. “Dorongan sudah kami lakukan, bahkan dari awal. Koalisinya yang lambat bergerak,” tukasnya. (di)
