Karfat Buka Sejara Soal Pasar Parung

Cibinong – bogoronline.com – Tanpa terasa 14 tahun sudah kasus Pasar Parung terlunta-lunta, Pemerintah Kabupaten Bogor pun terancam kehilangan aset berharganya, lantaran sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang di atas berdiri bangunan pasar sudah lebih dari enam tahun  dipegang pihak ketiga.

“Kasus Pasar Parung ini seperti membuka luka lama kembali dan ini terjadi, karena dari awal sebelum perjanjian ditandatangani antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT. Lestari Indah Persada Raya (LIRP) ada beberapa tahapan yang tak dipatuhi,” ungkap mantan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bogor periode 1999 – 2004 Karyawan Faturachman, Kamis (09/06).

Syarat tersebut diantaranya, kewajiban PT. LIRP menyediakan uang sebesar Rp 13,5 miliar atau sekitar 5 persen dari total nilai investasi Rp 268 miliar, sebagai bank garansi tidak dipenuhi,” ujarnya.

Bahkan kata Karyawan, PT. LIRP tak mampu menyediakan 30 persen modal untuk pembangunan. Dari awal masih kata mantan Wakil Bupati di era Rachmat Yasin ini mengaku telah mengingatkan sejumlah pihak, agar rencana kerja sama dengan PT. LIRP dibuka transparan.

“Aturan tersebut bukan mengada-ada, tapi diatur dalam perda, namun kenapa para petinggi di Bumi Tegar Beriman malah meloloskan PT. LIRP sebagai pengembang Pasar Parung, akibatnya kan seperti ini sudah 14 tahun persoalan Pasar Parung tak kunjung beres, malahan makin rumit, setelah empat buku sertifikat milik Pemerintah Kabupaten Bogor berpindah tangan,” ujarnya.

Intinya menurut Karyawan, kerja sama dengan PT. LIRP tidak dilandasi dengan itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasar 1368 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. “Setiap perjanjian harus dilandasi itikad baik, apalagi untuk investasi yang nilai mencapai ratusan miliar rupiah,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, Bupati Nurhayanti menjamin, empat sertifikat HPL Pasar Parung akan kembali lagi, karena merujuk pada aturan, kendati ada ditangan pihak ketiga, HPL itu tak dapat dilelang. “Kita sedang membahas masalah teknis pengembalian sertifikat HPL, karena saat ini kontrak dengan PT. LIRP sebagai pengembang Pasar Parung telah berakhir,” katanya.

Direktur Eksekutif  Center For Budget Analysis (CBA) Ucok Sky Khadafi menegaskan kasus Pasar Parung itu sudah memenuhi unsur tindak pidana korupsi berjamaan, aparat penegak hukuk harus berani membongkarnya dan kasus tersebut dipastikan melibatkan banyak pihak.

“Selain pengembang (swasta), pihak dari unsur Pemerintah Kabupaten Bogor sudah pasti ada yang terlibat, karena tak mungkin buku sertifikat bisa berpindah tangan kepihak swasta, apalagi sekarang dijadikan jaminan hutang,” ungkapnya. (zah)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.