images(19)

Proyek Jalan Bojonggede – Cimanggis Tinggal Nunggu SPK

Cibinong – Kendati Bupati Bogor dan para pembantunya, dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Pengairan, telah dinyatakan sebagai tergugat, gara-gara dianggap membiarkan jalan-jalan di Bumi Tegar Beriman rusak. Namun para petinggi di wilayah yang memiliki visi ingin menjadikan Bogor sebagai kabupaten termaju di Indonesia masih bisa bersikap santai.
Bahkan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Edi Wardhani, ditemui Jurnal Bogor, usai menghadiri rapat paripurna DPRD Rabu malam menyatakan tidak mempersoalkan adanya gugatan yang dilayangkan Direktur Eksekutif LBH Bogor Zentoni.
“Masalah gugatan itu ada yang mengurusnya, yakni bagian hukum. Jadi biarkan mereka yang menanganinya, ketika sidang di Pengadilan Negeri Cibinong,” kata pria yang akrab dipanggil Edwar ini.
Edwar menerangkan, Jalan Bojonggede – Citayam, yang menjadi obyek gugatan, tahun ini tidak akan dibangun, tapi ditambal bagian yang berlubang, karena jalan yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Kota Depok itu, pada tahun 2016 ini tak masuk dalam program perbaikan.
“Kami sudah menutup lubang-lubang yang ada ditengah badan Jalan Raya Bojonggede – Citayam, tahun 2017 mendatang jalan tersebut akan kita perbaiki secara permanen,” jelasnya.
Sementara untuk Jalan Raya Bojonggede – Cimanggis, kata Edwar, tak lama lagi perbaikannya dilaksanakan. “Lelangnya sudah beras, sekarang tinggal tunggu Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK),” ujarnya.
Direktur Eksekutif  LBH Bogor Zentoni, pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong, karena para petinggi di Bumi Tegar Beriman, terkesan melakukan pembiaran.
“Jalan Raya Bojonggede – Citayam itu kan akses utama warga beraktivitas, tapi entah kenapa lamban diperbaiki, makanya kami mewakili masyarakat menggugat Bupati Bogor ke pengadilan, karena surat somasi yang kita layangkan beberapa waktu lalu tak mendapatkan tanggapan,” tegas mahasiswa program pasca sarjana ilmu hukum Universitas Pakuan ini.
Ketua DPRD Ade Ruhandi menilai, gugatan yang diajukan LBH Bogor itu bentuk koreksi, utamanya bagi Pemerintah Kabupaten Bogor. “Pimpinan DPRD akan menugaskan komisi terkait, untuk mengkoreksi program-program yang dirancang SKPD, khususnya di Dinas Bina Marga dan Pengairan,” tandasnya. (zah)

Comments

comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.