Cibinong – bogoronline.com – Kendati hingga kini belum ada kejelasan kapan pembasahan soal pembentukan Kabupaten Bogor Barat (KBB) dimulai lagi di Komisi II DPR – RI, namun ketua DPRD Kabupaten Bogor sekaligus tokoh Bogor Barat Ade Ruhandi ini optimis kabupaten baru yang menjadi harapan warga di 14 kecamatan bakal terwujud.
“Kabupaten Bogor Barat saat ini sudah masuk skala prioritas program legislasi nasional (Proglegnas) bersama dengan 22 daerah lainnya yang akan menjadi daerah otonom baru (DOB),” kata Ade Ruhandi, kepada wartawan usai acara Halal Bilhalal Pegawai Sekretariat Dewan dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Selasa (12/07).
Pemekaran atau pembentukan Kabupaten Bogor Barat kata pria yang akrab disapa Jaro Ade ini merupakan kebutuhan mendesak mengingat wilayah Kabupaten Bogor sangat luas dan jumlah penduduknya terlalu besar setara dengan satu provinsi di luar Pulau Jawa.
“Di Jawa Barat ini ada tiga kabupaten yang akan dimekarkan, selain Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut dan Sukabumi masuk skala prioritas proglegnas,” ujar ketua DPD Partai Golkar ini.
Menurut JA, kendati sekarang ini ada moratorium pembentukan daerah otonom baru oleh pemerintah pusat, seperti yang diungkapkan Ketua DPR – RI, lantaran kondisi ekonomi yang belum stabil, namun hal itu masih kata JA, tidak akan menyurutkan semangat teman-teman yang menjadi inisiator pembentukan Kabupaten Bogor Barat.
Bahkan kata JA lagi, rencananya dalam waktu dekat ini Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bogor Barat (KP-KBB) akan melayangkan surat ke pimpinan DPR – RI untuk meminta audensi. “Kebetulan satu dari lima pimpinan DPR – RI, yakni Pak Fadli Zon yang juga wakil dari Kabupaten Bogor itu merupakan coordinator Komisi II yang membidangi pemerintahan daerah, sehingga kami lebih mudah untuk berkomunikasi,” ungkapnya.
Pengamat Tata Kota Universitas Tri Saksi Yayat Suprianta meminta, kendati belum ada kepastian waktu, Pemerintah Kabupaten Bogor dari sekarang harus mempersiapkan semua kebutuhan untuk Kabupaten Bogor Barat, seperti penyediaan pegawai dan lain-lainnya.
“Selagi menunggu moratorium pembentukan DOB dicabut, Pemkab Bogor mesti memprioritaskan pada program pembangunan infrastruktur. Karena di Kabupaten Bogor wilayah barat itu, sangat minim infrastruktur, jadi mesti itu yang sekarang disiapkan oleh kabupaten induk,” kata pengamat yang sebelumnya pernah tinggal di Kecamatan Ciampea ini.
Bupati Nurhayanti sebelumnya mengatakan, meski belum ada kejelasan kapan pembahasan DOB Bogor Barat dimulai lagi, Pemerintah Kabupaten Bogor tiap tahunnya mengalokasikan anggaran yang nantinya digunakan untuk pendanaan persiapan peralihan pemerintahan di Kabupaten Bogor Barat.
“Karena anggaran tak terserap, dana yang kita alokasikan itu dikembalikan lagi ke kas daerah, namun demikian anggaran tersebut kembali dimasukan kedalam APBD tahun berikutnya,” kata orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman ini.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Ade Komarudin mengungkapkan, moratorium DOB baru akan dicabut jika keuangan Indonesia membaik. Namun, politisi Golkar itu tak memiliki bayangan harus sampai kapan menunggu keuangan Bumi Pertiwi bisa membaik.
“Saat ini sedang moratorium karena imbas dari memburuknya perekonomian dunia yang berimbas pada Indonesia. Sekarang sih hanya tinggal menunggu waktu saja kapan moratorium itu dicabut,” kata pria yang akrab disapa Akom saat mengungjungi Kabupaten Bogor, akhir pekan lalu.
Menurut Akom secara administrasi, DOB Kabupaten Bogor Barat tak lagi ada masalah. “Administrasi sudah aman. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang mencapai 5,4 juta jiwa, pemekaran wilayah semakin relevan. Tapi sekarang harus menunggu dulu hingga kaungan kita (Indonesia) membaik,” tegasnya. (zah)
