Cibinong – Kendati Kabupaten Bogor mendapatkan pridikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penggunaan APBD tahun 2015 lalu, namun ironisnya masih ada temuan soal ketidakpatuhan dalam mengelola anggaran di delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Ini yang menjadi bahan pertanyaan kami, seharusnya ketika mendapatkan predikat WTP, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran di semua SKPD harus clear and clean, artinya tak perlu ada lagi yang namanya temuan pelanggaran,” kata Anggota Badan Anggaran DPRD Slamet Mulyadi, Rabu (13/07).
Temuan di delapan SKPD itu kata Anggota Komisi III ini, diantaranya soal kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga yang mengerjakan proyek pengadaan dan pekerjaan fisik. “Kelebihan pembayaran itu ada dibeberapa SKPD yang tiap tahunnya mendapatkan alokasi anggaran cukup besar di APBD,” ungkapnya.
Selain menyoroti soal kelebihan pembayaran kata Slamet, Badan Anggaran DPRD juga mempertanyakan tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun 2015 yang mencapai Rp 1,1 triliun lebih.
“Kami sudah meminta Bupati Nurhayanti, selaku pimpinan tertinggi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor, untuk mengevaluasi kinerja beberapa SKPD, satu diantaranya Dinas Bina Marga dan Pengairan yang menjadi penyumbang SILPA,” tegasnya.
Ketika ditanya soal realisasi penyerapan anggaran tahun 2016 yang masih rendah, padahal Juli ini sudah memasuki semester kedua, Slamet mengaku prihatin. “Masalah ini menjadi pembahasan saat rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” katanya.
Dari informasi yang dihimpun, rendahnya realisasi penyerapan anggaran ini, akibat masih banyaknya anggaran belanja langsung yang belum terlaksana, karena terlambat dilelangkan, akibat berkas atau dokumen lambat diserahkan ke Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ).
“Ini yang kita sesalkan, padahal belanja langsung itu terkait dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak, seharusnya pada semester kedua ini semua belanja langsung sudah berjalan,” sesal Ketua Fraksi PDI Perjuangan Budi Sembiring.
Ketua Komisi III DPRD Wawan Haikal Kurdi mendesak SKPD yang memiliki paket pekerjaan fisik seperti Dinas Bina Marga dan Pengairan, untuk secepatnya memasukan dokumen lelang di KLPBJ. “Kami tak ingin, gara-gara lambat lelang banyak proyek fisik yang tidak rampung di tahun 2016 ini,” tandasnya.
Sebagai informasi pada tahun 2016 ini, Dinas Bina Marga dan Pengairan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 600 miliar untuk membiayai ratusan paket pekerjaan fisik yang terdiri dari pembangunan dan perbaikan jalan, pembangunan jembatan dan pemeliharaan jalan yang anggaranya mencapai Rp 98,3 miliar. (zah)
