DKP dan Wasbangkim Kota Bogor Dihapus

BOGOR – Pejabat Eselon II (setara kepala dinas) di tataran Pemerintah Kota Bogor bakal bertambah dengan berlakunya PP 18 Tahun 2016.

Namun, Asisten Tata Praja Kota Bogor, Hanafi mengungkapkan, pertambahan atau pengurangan namun pejabat ini belum pasti, karena akan dilaporkan lebih dulu ke Walikota Bima Arya Sugiarto.

“Gambarannya, nanti tidak ada lagi jabatan kepala kantor dan ada beberapa dinas nanti yang akan dilebur. Tapi ini masih belum pasti,” kata Hanafi kepada BogorOnline.com, Kamis (4/8/2016).

“Jadi nanti ada SKPD yang masuk kategori tipe A, B dan C. Ada skoringnya,” lanjutnya.

Ia menambahkan, kategori A bisa diisi empat bidang dan setiap bidang memiliki tiga kasie, satu sekretaris dan tiga kasubag ini sama seperti badan. “Berdasarkan hitungan, kategori A itu maksimal,” lanjutnya.

Sedangkan tipe B ada tiga kabid dan masing masing bidang punya tiga kasie, satu sekretaris dua kasubag. “Kalau tipe C, dua bidang, tiap bidang punya tiga kasie dan dua subag,” katanya.

Nantinya, kata dia, SKPD di Kota Bogor tidak ada lagi yang dipimpin oleh Eselon III (kepala kantor) dan naik jadi dinas.

“Seperti Kantor Arsip dan Perpustakaan jadi Dinas Arsip dan Perpustakaan. Kemudian Kantor Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Pemuda dan Olahraga. Kantor Ketahanan Pangan juga jadi dinas,” kata dia.

Namun, kata Hanafi, pejabat Eselon III yang memimpin kantor-kantor itu tidak serta merta langsung naik menjadi Eselon II. “Harus lelang terbuka (open bidding) untuk duduk disana,” tukasnya.

Kemudian, lanjutnya, ada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR). Ada beberapa bidang yang ditangani Wasbangkim, kata dia, nanti jadi Pekerjaan Umum (Bina Marga). “Badan Pengelolaan Lingkunan Hidup (BPLH) juga jadi dinas. Karena fungsi kebersihan ada di BPLH. Dengan kata lain, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) itu tidak ada lagi. Urusan kebersihannya kan ada di BPLH, soal Penerangan Jalan Umum (PJU), masuk ke Dinas PU. Ini sesuai dengan PP 18,” tukasnya.

Menurutnya, perubahan ini harus selesai sebelum 25 Agustus 2016. “Karena kita juga harus menyelesaikan APBD 2016. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sudah dibahas pula dengan DPRD. Nah sekarang ada perubahan SOTK. Permasalahannya, plotting anggaran yang sudah dibahas dalam KUA PPAS itu, siapa gunakan itu juga sedikit jadi kendala,” pungkas Hanafi. (cex)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.