SMPN I Rancabungur Tetap Jual LKS, Himbauan Kadisdik Diabaikan

Cibinong – bogoronline.com – Himbuan Tb. Luthfi Syam, kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, yang meminta pengelola sekolah SMP/MTs baik negeri maupun swasta, agar tak menyuruh anak didiknya membeli buku paket berikut Lembar Kerja Siswa (LKS), ternyata tak digubris, seperti yang terjadi di SMPN I Rancabungur.

“Kami tidak tahu akan ada pembagian modul dan LKS gratis dari Dinas Pendidikan, karena memang pihak sekolah tak menginformasikannya kepada orang tua siswa,” kata seorang wali murid berinisial LS, Selasa (09/08).

LS mengaku, untuk membeli 11 buku paket berikut LKS untuk empat mata pelajaran, diantaranya Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dirinya harus merogoh kocek sebesar Rp 120 ribu.

“Kalau bagi orang yang berada uang sebesar Rp 120 ribu mungkin tidak berarti, tapi bagi orang seperti saya, nyari uang sebesar itu sulit, seharusnya kan pihak sekolah mengumumkan, tak perlu semua buku paket dan LKS yang dibeli, karena aka nada pemberian gratis dari Dinas Pendidikan,” sesalnya.

Kepala SMP Negeri I Rancabungur, Rederika ketika dikonfirmasikan membenarkan adanya  penjualan buku paket dan LKS untuk 11 mata pelajaran. Namun, penjualan itu tidak dilakukan sekolah, tapi oleh distributor. “Kami tak pernah menjalin kerja sama dengan distributor, mereka menjualnya langsung kepada wali murid. Kami pun tak kuasa menolak kedatangan distributor buku paket dan LKS,” kilahnya.

Ketua Komite Sekolah, Abdul Rojak mengaku, belum mengetahui adanya penjualan buku paket dan LKS untuk 11 mata pelajaran di sekolah. “Informasi ini akan saya konfirmasi dulu kesekolah ya, sekarang saya belum bisa memberikan jawaban, karena ada keperluan diluar,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bogor menitipkan uang sebesar Rp 23 miliar ke Dinas Pendidikan, untuk mencetak sedikitnya 80 ribu lembar modul berikut LKS nya. “Uang Rp 23 miliar untuk untuk mencetak modul dan LKS empat mata pelajaran yang masuk  ujian nasional,” kata Kepala Dinas Pendidikan TB. Luthfi Syam.

Mantan kepala Satuan Polisi Pamong Praja itu mengatakan, program pemberian modul dan LKS merupakan upaya dari Pemerintah Kabupaten Bogor, untuk meringankan beban orang tua siswa. “Sekaligus untuk mengejar target, agar semua anak di Bumi Tegar Beriman itu mengenyam pendidikan dasar sembilan tahun,” tegasnya. (Iwan/zah)