Cibinong – Keputusan Pemerintah Kabupaten Bogor, membubaran Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ) pada tahun 2017 mendatang, dinilai sebagai langkah mundur, karena dikhawatirkan, ketika pelelangan proyek baik pekerjaan pisik maupun pengadaan, dilaksanakan disebuah unit, pelelangan akan mudah diintervensi berbagai kepentingan.
“KLPBJ, kami anggap berhasil menciptakan sistem pelelangan terbuka dan adil, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Seharusnya KLPBJ dipertahankan, kalau perlu statusnya dinaikan menjadi badan, bukan malah diturunkan menjadi unit dibawah kendali sekertariat daerah,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (Aspeknas) Kabupaten Bogor Saeful Bakhri, Selasa (25/10).
Selain itu, para penyedia jasa kata Saeful mengkhawatirkan, ketika pelelangan di unit, jalur birokrasi akan makin panjang, padahal penyedia jasa membutuhkan waktu cepat. “Selama di KLPBJ administrasi lebih ringkas dan efisien, dan ini membuat para penyedia terbantu,” ujarnya.
Pembubaran KLPBJ terpaksa dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor, karena dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016, soal KLPBJ tidak ada nomenklaturnya alias tidak diatur.
Kepala Kantor Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ) Budi. CW meminta, para penyedia dan pelaksana proyek tak perlu khawatir, karena meski pelelangan nantinya ada dibagian sekertariat daerah, namun keberadaannya tetap mandiri.
“Unit lelang yang berada dibawah asisten ekonomi dan pembangunan nantinya akan dijabat seorang kepala bagian. Nantinya, administrasi surat menyurat dan lain-lainya tak sama dengan bagian lain yang ada di sekertariatan daerah, sebab unit lelang sifatnya mandiri yang akan diatur di perbub khusus,” katanya.
Budi menerangkan, sistem pelelangan yang diterapkan KLPBJ sekarang ini menjadi obyek studi banding dari berbagai daerah. “Kabupaten Bogor patut bangga, bahkan lembaga setingkat kementerian pun ikut belajar ke KLPBJ,” ungkapnya.
Pada tahun 2016 ini, KLPBJ kata Budi, berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 205, 160 miliar. “Tahun 2016, KLPBJ mendapatkan tugas melelangkan sebanyak 1071 paket proyek baik pekerjaan pisik maupun pengadaan barang dengan pagu anggaran senilai Rp 1,55 triliun,” ujarnya.
Hingga pekan ketiga Oktober, kata Budi, paket yang telah dilelangkan mencapai 1.021pekerjaan dengan pagu anggaran Rp 1,529 triliun. “Paket proyek yang kita lelangkan tentu ditawar penyedia jasa. Nah dari anggaran Rp 1,529 triliun yang kepakai sebesar Rp 1,324 triliun, ada penghematan sebesar Rp 205,160 miliar sekitar 13,42 persen,” ungkapnya.
Persentase 13, 42 persen lanjut Budi, sebuah prestasi, sebab sejak unit lelang dibentuk hingga KLPBJ baru tahun ini menembus angka 13,42 persen. “Kemungkinan nilai efisiensi akan bertambah, karena masih ada sekitar 50 paket pengadaan yang masih dalam proses lelang,” pungkasnya. (Zahra)
