Pemkab Bogor Indikasikan ‘Haramkan’ Pajak Rokok

BogorOnline.com, CIBINONG- DPRD Kabupaten Bogor akan mendorong agar Peraturan Daerah (Perda)a Nomor 8 Tahin 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), tidak hanya membatasi tempat-tempat yang tidak boleh terpapar asap rokok. Tapi juga mengurangi atau bahkan berhenti memungut pajak dari reklame iklan rokok.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Hendrayana, Selasa (25/10). Ia mengatakan, agar Perda KTR berjalan mulus, maka harus didukung anggaran seperti, pengadaan fasilitas ruang khusus merokok dan mulai mengurangi memungut pajak serta menolak segala bentuk acara yang disponsori rokok.

“Harus total dong. Karena, agar sukses mesti didukung penganggaran yang tepat.
buy amoxil online https://sandraselmafarmacias.com/wp-content/maintenance/assets/fonts/woff/amoxil.html no prescription

Maka kami dari Komisi II mendukung perda ini dan akan mendorong alokasi anggarannya. Karena yang paling krusialnya itu sosialisasi,” kata politisi Hanura itu.

Ditanyakan soal boleh tidaknya sponsor sebuah acara dari perusahaan rokok, Hendrayana menegaskan Pemkab Bogor mesti mencari sumber pendapatan pajak reklame yang lain.

“Karena sudah ada perda, sekalian saja jangan dipungut dan dilarang sponsor rokok apapun bentuknya seperti spanduk dan sebagainya,” tukas dia.

Sementara Kepala Bidang Pemberantasan Pencegahan Penyakit Kesehatan Lingkungan (P2PKL) pada Dinas Kesehatan, dr Kusnadi mengatakan, sosialisai masih terus dilakukan sepanjang tahun ini. Diharapkan, perda ini bisa berlaku efektif pada 2017 mendatang.

“Masih tahap sosialisasi. Seperti, spanduk rokok itu tidak boleh lagi ada di jalan-jalan arteri atau jalan besar di Kabupaten Bogor. Kami targetkan perda ini efektif tahun depan,” kata Kusnadi. (Cex)

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *