Siap-siap, Jualan di Medsos Dikenakan Pajak

BogorOnline.com, JAKARTA- Media sosial belakangan ini kerap digunakan sebagai sarana komersil. Seperti menjual jasa maupun barang. Kini, pemerintah, lewat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), berencana mengenakan pajak pada para pengguna akun.

Yang dimaksud ialah media sosial seperti Instagram, Facebook, Kaskus dan lainnya yang sejenis. Dengan kata lain, selebgram yang mempromosikan produk di Instagram, penjual di Facebook, danKaskuser yang berjualan di FJB (forum jual beli) akan dikenai pajak.

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kemenkeu, Yon Arsal mengatakan, pemerintah kemungkinan bisa mendapatkan pemasukan hingga 1,2 miliar dollar AS atau setara Rp 15,6 triliun, jika bisa menarik pajak dari kegiatan di media sosial tersebut.

“Online marketplace, daily deals, penjualan langsung, dan para endorser merupakan subjek pajak jika mereka memiliki pemasukan yang mesti dilaporkan,” terang Yon, sebagaimana dilansir KompasTekno dari Bloomberg, Rabu (12/10/2016).

“Sekarang kami sedang diskusi untuk memutuskan cara yang efektif dalam menerapkan pajak ini, juga membicarakan kemungkinan menerapkan tarif pajak yang berbeda untuk masing-masing jenis bisnis (di media sosial itu),” imbuhnya.

Seperti diketahui, media sosial di Indonesia telah menjelma menjadi sebuah pasar. Baik di Instagram, Facebook, Kaskus, dan lain sejenisnya, orang bisa dengan mudah menemukan berbagai barang dagangan. Jenisnya pun beragam, mulai dari tas merek Channel, sepatu, biskuit makanan anjing, laptop, hingga iPhone 7.

Baca juga: Usaha Rumahan yang Lagi nge-Trend tahun 2017

Selain itu, sejumlah orang yang memiliki banyak followers di Instagram (selebgram) atau media sosial lain memang kerap memberikan layanan iklan. Bentuknya berupa endorse (promosi) terhadap barang atau jasa tertentu.

Namun selama ini pemerintah belum mengenakan pajak pada kegiatan tersebut. Pasalnya, bisnis online yang menjadi subjek pajak masih terbatas pada bisnis yang memiliki pemasukan minimal Rp 4,8 miliar per tahun.

Menurut Yon, sekarang pemerintah sedang menggodok langkah baru. Untuk pengguna yang melakukan endorse (misalnya selebgram), pemerintah akan membandingkan laporan pajak mereka dengan kegiatan di akun media sosial masing-masing.

Kementerian Keuangan juga akan meminta bantuan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk melacak transaksi dan penjualan online. (Cex/Kompas)

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *