BPJS Masih Tagih Peserta yang Telah Meninggal

BogorOnline.com, BOGOR- Birokrasi bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Bogor terus menuai kecaman. Hanya untuk berhenti menjadi peserta saja, karena yang bersangkutan telah meninggal, masih dipersulit.

Ungkapan kekesalan disampaikan Hendi Novian (33). Ia hendak mengurus pembehentian akun BPJS milik ayahnya karena telah meninggal pada 10 Agustus 2015 lalu. Tak hanya birokrasi. Tapi juga informasi yang sangat minim, menambah kusutnya pelayanan BPJS.

Hendi mengaku, ia harus bolak-balik mengurusi dokumen pemberhentian akun orang tuanya. Padahan, semua aturan yang berlaku sudah ikuti sampai saran membuat surat rekonsiliasi kepesertaan pun ia tempuh, namun tunggakan sebesar Rp 922.950 tetap mesti dibayarkan.

Ironisnya, informasi kematian tersebut sudah dilaporkan kepada pihak BPJS terhitung enam hari setelah ayahnya tutup usia. “Birokrasi ini cukup menyulitkan saya mas. Bayangkan saya sudah melaporkan kematian ayah saya setahun lalu, namun pas ingin membayar sisa peserta BPJS di keluarga saya tagihan almarhum masih ada,” katanya kepada BogorOnline.com, dengan raut kesal usai menemui petugas BPJS atas nama Firman di meja registernya.

Dia pun sangat menyayangkan minimnya informasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Akunya ia sudah membayar tunggakan atas nama almarhum beserta iuran atas nama keluarga sebesar Rp 1.482.950.00 (empat orang peserta) pada tanggal 27 oktober 2016.

Namun, minimnya informasi perihal adanya batas waktu kepengurusan dokumen pelaporan kematian tersebut terhitung mulai tanggal 1 hingga tanggal 28 Oktober, memaksa dia gigit jari dan gagal mengurusi dokumen tersebut.

“Saya tidak tahu kalau ada batas waktu pengurusan dokumen itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 28 Oktober. Lalu saya datang lagi ke kantor BPJS tanggal 30 oktober setelah melunasi semua angsuran yang harus saya bayarkan, namun petugas menolaknya karena kata petugas dibagian pemberian nomor urut pengurusan dokumen dibatasi tanggalnya. “ keluh dia

Ia berharap pihak BPJS bisa memberikan informasi sekecil apapun untuk masyarakat sehingga tidak membuat masyarakat harus bolak balik mengurusi dokumen yang dibutuhkannya terlebih bagi mereka yang cukup jauh dari pusat pemerintahan.

Terpisah, Humas BPJS Bogor, Rudi menampik kurangnya informasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Menurut dia, pihak BPJS terus berusaha mengoptimalkan pelayanan dengan berbagai cara, seperti informasi melalui media cyber ataupun melalui petugas langsung.

“Jika peserta sudah melaporkan peristiwa meninggalnya salah satu anggota keluarga kepada BPJS (dapat dibuktikan pelaporan pada saat itu dan surat keterangan meninggal) maka dilakukan rekonsiliasi datanya. Untuk sosialisasi kebijakan BPJS terus dilakukan di berbagai kegiatan bpjs, melalui agen PPOB (Payment Point Online Bank), yaitu tempat pembayaran iuran yang disediakan oleh BPJS Kesehatan sebagai alternatif pembayaran iuran selain di bank dan juga untuk memberikan sosialisasi, kepada warga diperkampungan jauh dari pusat pemerintahan dilakukan oleh kader JKN yang telah direkrut oleh bpjs kesehatan,” kilah Rudi

Rudi mengaku baru kali pertama menemukan prihak tersebut, menurutnya peserta BPJS biasanya mengeluhkan tagihan yang membengkak karena pemberlakuan sistem virtual akun.

“Untuk prihal ini saya baru tahu. Seharusnya memang akun yang sudah dilaporkan pesertanya meninggal petugas menutup akun tersebut tentu dengan menunjukan bukti bukti yang telah ditetapkan BPJS,” ujarnya. (zer)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.