Oknum Pejabat Diduga Turut Nikmati Uang Parkir Stadion Pakansari

Cibinong-bogorOnline.com

Meski kini tidak lagi ada loket karcis parkir, namun sejumlah oknum pejabat diduga turut menikmati “setoran pungli” Parkir di Stadion Pakansari, karena disinyalir uang yang dipungut dari para pengunjung mencapai puluhan juta rupiah.

Hal tersebut dikatakan Ketua Forum Mahasiswa Bogor (FMB) Rahmatullah ketika ditemui di Cibinong, Kamis (10/11). “Kami menduga ada setoran ke salah satu oknum pejabat, karena nilai rupiah yang dipungutnya bukanlah uang sedikit,” kata Rahmatullah.

Dia berasumsi, dalam sekali event pengunjung yang memakai kendaraan roda empat mencapai 200 unit jika dikalikan Rp 10 ribu, hasilnya Rp 2 juta. Jika ditambah kendaraan roda dua yang mencapai 400 unit dikali Rp 5 ribu, maka total pendapatan berkisar Rp 4 juta sekali event.

“Itu kan perkiraan kecil, di Stadion Pakansari sering digelar event seperti penyelenggaraan PON, Liga pelajar, liga Indonesia atau TSC yang hampir rutin seminggu sekali, jalan sehat, belum lagi kalau hari libur Sabtu dan Minggu pasti ramai pengunjung. Saya yakin puluhan juta rupiah bisa didapat dari beberapa kali event,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pihaknya bukan mempermasalahkan besar atau kecilnya pendapatan dari parkir tersebut, namun dirinya lebih mempertanyakan legalitas dari pungutan yang di pihak ketigakan. “Saya rasa pejabat terkait harus memberikan penjelasan, karena kalau pungutan parkir itu ilegal sama saja dengan pungli,” tegasnya.

Setelah santer menjadi sorotan sejumlah media masa atas keluhan masyarakat yang merasa tarif parkir di Stadion Pakansari terlalu mahal, kini loket karcis parkir mendadak hilang. Disinyalir, hilangnya loket Parkir tersebut atas perintah pejabat setempat.

Sebelumnya, hampir disejumlah media lokal Bogor dan masyarakat pengguna sosial media menyoroti tarif parkir yang “selangit” karena tidak wajar pada umumnya tarif parkir.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kabupaten Bogor Akhmad Wahyu Hidayat, semestinya uji coba penerapan parkir yang dilakukan oleh Dispora tersebut melibatkan DLLAJ.

“Itu merupakan parkir uji coba yang dilakukan Dispora dengan menggandeng pihak ke tiga, kami sangat menyayangkan hal ini karena tidak melibatkan DLLAJ, sehingga tidak dapat melakukan uji petik terlebih dahulu,” kata Akhmad.

Menurut Akhmad, pengelolaan parkir tersebut hanya salah dalam prosedur saja. “Kalau pungutannya sah-sah saja. Karena Dispora melakukan MoU dengan pihak ketiga, maka yang menjadi acuannya adalah Perda Nomor 27 tahun 2011 dimana pajak parkir sebesar 25 persen disetorkan ke Kas Daerah melalui Dispenda,” tukasnya.(di)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.