Ingin Bertanding di Stadion Pakansari? Siapkan Uang Rp 50 Juta

CIBINONG- Meski belum memiliki dasar hukum untuk memungut uang sewa Stadion Pakansari. Dari setiap pertandingan, setiap tim yang menggunakan stadion berkapasitas 30 ribu penonton itu sebagai home base dipungut Rp 50 juta. Termasuk dua laga Timnas Indonesia di Piala AFF 2016.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Adang Suptandar menjelaskan, meski belum dibuatkan aturan, berupa perda atau perbup yang mengatur sewa Stadion Pakansari, uang sewa itu masuk ke kas daerah sebagai pendapatan lain-lain yang sah.

“Nanti kita akan buatkan perbup yang mengatur tarif sewa (Stadion Pakansari). Tapi akan kita dalami dulu, menyesuaikan dengan kapasitas dan fasilitas yang tersedia. Tapi sepertinya tidak jauh dari itu (Rp 50 juta per pertandingan),” kata Adang di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Senin (23/1).

Adang menambahkan, biaya sebesar itu termasuk standar. Pasalnya, mengacu pada biaya sewa Stadion Si Jalak Harupat, Sorean, Kabupaten Bandung, dengan kapasitas dan kualitas tidak beda jauh harga yang diterapkan sekitar Rp 60 juta.

“Biaya Rp 50 juta itu, hanya untuk sewa saja. Diluar biaya kebersihan dan keamanan. Itu tanggung jawab panitia pelaksana. Mudah-mudahan jelang musim kompetisi baru, perbupnya sudah selesai dan bisa langsung diterapkan,” tegas Adang.

Jika ditotal, Pemkab Bogor menerima pendapatan lain-lain yang sah dari sewa Stadion Pakansari sebesar Rp 550 juta. Dirinci dari tujuh pertandingan kandang PS TNI, dua laga kandang Persib Bandung dalam kompetisi Indonesia Soccer Championship dan dua pertandingan Timnas Indonesia di Piala AFF 2016.

“Kalau pajak sudah diatur dalam Perda Pajak Hiburan. Jadi tidak dicantumkan lagi. Nanti perbup itu mengatur sewanya saja. Dari pajak penontonnya kemarin itu kita dapat kurang lebih Rp 1 miliar,” pungkas Adang.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Yuyud Wahyudin mengungkapkan, eksekutif harus segera menerbitkan aturan resmi mengenai sewa Stadion Pakansari untuk menghindari biaya yang diatur seenaknya oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sebagai pengelola.

“Ya harus segera dibuat. Selama ini kan yang menentukan Dispora. Khawatir bisa melar kesana kemari harganya tidak konsisten. Kota Bekasi saja sudah punya perda kok,” tukas politisi PPP itu. (cex)

Comments