Pajak Kabupaten Bogor Masih Longgar

CIBINONG- Pemerintah Kabupaten Bogor belum berani memasang target tinggi dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tercatat, target pada 2017, hanya naik Rp 100 miliar dibanding 2016. Dari Rp 2,1 triliun naik menjadi Rp 2,2 triliun.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, Dedi Bachtiar mengungkapkan, hanya naik Rp 100 miliar karena pembahasan target PAD baru dilakukan Oktober 2016.

“Tapi, tidak menutup kemungkinan target naik lagi nanti di APBD 2017 Perubahan menjadi Rp 2,3 triliun. Insha Allah bisa over target lagi,” kata Dedi, Rabu (18/1).

Dedi mengakui, sektor pajak belum bisi dimaksimalkan oleh instansinya. Masih banyak potensi pajak yang bisa digali. Terlebih, sebagian pajak harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Seperti pajak air bawah tanah dan galian. Makanya, akan terus kita tingkatkan dari semua sektor pajak, mulai internal, eksternal dan bekerjasama dengan dinas terkait yang mengeluarkan izin pajak air dan galian,” katanya.

Dalam tiga tahun terakhir, kata Dedi, rata-rata PAD Kabupaten Bogor naik 10 persen tiap tahunnya. Itu terjadi karena banyaknya wajib pajak baru lewat sektor pembangunan hotel dan lainnya.

“Pembangunan hotel juga bagian dari peningkatan pendapatan kita. Jadi, makanya masih banyak yg harus kita optimalkan,” jelasnya.

Sepanjang 2016, realisasi PAD dari sektor PBB sebesar Rp 400 miliar, BPHTB Rp 500 miliar, pariwisata Rp 300 miliar, pajak air tanah Rp 100 miliar dan pajak penerangan jalan Rp 200 miliar.

“Kalau untuk parkir jumlahnya menurun. Kalau kenaikan dari sektor pariwisata kurang lebih 15 persen, salah satunya dari hotel, restoran, THM dan lainnya,” tukas Dedi.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Yuyud Wahyudin menilai, sektor retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan lebih dioptimalkan untuk mendongkrak PAD.

“Karena, dari empat sumber PAD yang ada, kedua sektor itu belum bisa mencapai angka 10 persen. Terutama sumber retribusi dan pengelolaan BUMD. Retribusi baru mencapai 6 persen dan pengelolaan kekayaan baru sekitar 1,6 persen. Sedangkan, untuk pajak 64 persen dan lain-lain PAD yang sah sekitar 29,30 persen,” tegas Yuyud. (cex)

Comments