Tujuh Kecamatan di Bogor Protes Polseknya Diambil Orang

CIBINONG- Warga dari tujuh kecamatan di Kabupaten Bogor protes atas wacana penggabungan beberapa polsek masuk ke wilayah hukum Polresta Bogor Kota. Keberatan pun dilayangkan langsung ke DPRD Kabupaten Bogor.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Irman Nurcahyan menjelaskan, masyarakat resah enam polsek, Polsek Sukaraja, Dramaga, Kemang, Ciawi, Tamansari dan Ciomas menjadi milik Kota Bogor.

“Usulan ini harus segera ditindaklanjuti agar wacana penggabungan bisa dibatalkan Polri. Akan kita perjuangkan terus sesuai dengan keinginan masyarakat,” kata Irman.

Dia berharap, Polri mempertimbangkan wacana itu dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan yang berdampak langsung ke masyarakat. “Akan segera kita jadwalkan untuk mengunjungi Mapolda dan Mabes Polri,” tukasnya.

Terlebih, ada kekhawatiran dari masyarakat dengan bergabungnya beberapa polsek itu bisa menyulitkan masyarakat untuk mendapat pelayanan.

“Jangan malah nanti pelayanan jadi berbelit dan kami khawatir wilayah administrasinya juga diambil Pemkot Bogor,” tegasnya.

Irman juga merasa keberatan jika nantinya pajak kendaraan bermotor di tujuh kecamatan tersebut tak masuk masuk ke pendapatan daerah Kabupaten Bogor melainkan masuk ke Kota Bogor dan akhirnya mempengaruhi PAD.

“Contoh, Bojonggede meski wilayah hukumnya masuk Polda Metrojaya, tetap yang memperbaiki jalannya Pemkab Bogor,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Sukaraja, R Makmun Nawawi mengaku, menjembatani aspirasi warga masyarakat yang menolak penggabungan wilayah hukum di tujuh Polsek masuk ke Polresta Bogor Kota.

“Bagaimana satu wilayah tetapi beda komando, camat tidak boleh menolak tetapi ini usulan murni masyarakat, seluruh desa RT/RW di Sukaraja menolak,” ujarnya.

Selain komando yang berbeda, juga koordinasi yang dirasa akan lebih sulit. “Ada pilkades, diwaktu yang sama ada PAM VVIP, kita tidak ada pengamanan, itu masyarakat yang ngomong bukan saya,” ujarnya.

Kepala Desa Jampang, Wawan Hermawan juga mengungkapkan hal yang sama. Seluruh desa yang berada di wilayah Kemang secara tegas menolak adanya wacana penggabungan wilayah hukum menjadi Polresta Bogor Kota.

“Dampaknya, pelayanan masyrakat akan repot, biasa wilayah hukum ke Polres Bogor ini ganti menjadi Polresta Bogor Kota,” tukasnya.(cex)

Comments