Pengadilan Cibinong Tolak Gugatan Jalan Rusak

CIBINONG- Pengadilan Negeri (PN) Kelas IIB Cibinong menolak gugatan warga terkait jalan rusak di Kabupaten Bogor. Putusan itu diambil pada Selasa (14/2). Tak puas, penggugat pun berencana mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Gugatan diajukan sembilan warga Bumi Tegar Beriman dengan menunjuk kuasa hukum dari LBH Bogor, Mei 2016 silam. Gugatan dilancarkan atas rusaknya jalan di 16 titik, tersebar di Kecamatan Bojonggede, Cibinong, Citeureup, Leuwiliang, Babakanmadang, Gunungputri, Ciawi dan Cigombong.

Dalam sidang lanjutan, Hakim Ketua Eko Julianto memutuskan seluruh materi gugatan tida dapat diterima

“Gugatan tidak dapat diterima, kedua menghukum para penggugat membayar perkara sebesar Rp 1.406.000,” ujar Eko Julianto saat membacakan putusan.

Majelis hakim beralasan, gugatan tidak memenuhi persyaratan administratif. Gugatan diajukan dalam jangka waktu yang terlalu singkat, yakni enam hari setelah penggugat melayangkan somasi kepada para tergugat, yakni Bupati Bogor dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor.

Merujuk keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMH/2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara, seharusnya gugatan dilayangkan ke pengadilan setelah 60 hari somasi.

Hal itu untuk memberi kesempatan kepada tergugat (Pemkab Bogor) melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana diminta penggugat.

Majelis hakim juga menyoroti keterangan tujuan surat somasi dilayangkan. Surat somasi sembilan warga ini hanya ditujukan secara khusus kepada tergugat I, yakni Bupati Bogor.

Sedangkan untuk Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor sebagai tergugat II dan tergugat III yakni DPRD Kabupaten Bogor, hanya bersifat tembusan.

“Seharusnya, surat somasi ditujukan secara khusus masing-masing tergugat. Atas beberapa alasan tersebut, majelis hakim menilai gugatan belum saatnya diajukan atau prematur,” papar Eko.

Kuasa hukum penggugat, Zentoni menuding, alasan majelis hakim keliru. Pasalnya, dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada ketentuan jangka waktu pendaftaran gugatan selama 60 hari setelah somasi.

“Pertimbangan hakim keliru karena menjadikan pertimbangan administratif sebagai pedoman, bahwa ada fakta terkait jalan rusak, lingkungan hidup dan sosial yang terganggu,” tukas Zentoni.

Menanggapi putusan ini, Zentoni akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dalam jangka waktu 14 hari yang diberikan majelis hakim PN Cibinong. Ia pun akan melaporkan kinerja majelis hakim ke Komisi Yudisial.

Sementara itu, Kuasa Hukum Pemkab Bogor Ratih Purnamasari mengaku pihaknya sudah membalas somasi dan sudah disampaikan serta dijadikan alat bukti dalam persidangan. Dalam surat balasan, pemkab menerangkan pengerjaan sejumlah ruas jalan yang digugat dalam pengerjaan.

“Kami mengapresiasi putusan majelis hakim atas perkara ini. Menurut Ratih, Pemkab Bogor tidak keberatan melayani gugatan warga, tapi kita bekerja sesuai mekanisme,” katanya. (cex)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.