Kejari Tahan Tiga Tersangka Baru Kasus Korupsi Proyek Talud, Satu Diantaranya PNS Pemkot Bogor

Bogor – bogorOnline.com
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor kembali menahan Tiga orang tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi Talud atau Tembok Penahan Tanah (TPT) senilai Rp 2,4 miliar di Kampung Muara Rt 06/08, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jum’at (28/4/17) sore.
Kepala Kejari Kota Bogor M Teguh Darmawan mengatakan, mereka kita tahan karna didaga ikut terlibat dalam kasus korupsi pada proyek pembangunan Talud dari yang tak sesuai dengan spesifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB). Mereka adalah, J Direktur CV Naya Persada, SN Direktur CV Cipta Sarana Utama dan KY PNS dilingkungan Pemkot Bogor, J dan SN yang bertindak sebagai konsultan pengawas sedangkan KY sebagai PPK pembangunan Talud tersebut, mereka kita tahan selama 20 hari kedepan dan kita titipkan di Lapas kelas II A Paledang.
“Pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 undang-undang RI 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang Nomor 31 tahun 99 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP subsider nya pasal 3 junto pasal 18 undang-undang RI 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman minimal 3 tahun paling lama 20 tahun,” ungkap Teguh kepada awak media.
Masih ditempat yang sama, Kasi Intel Kejari Kota Bogor Andhi Fajar Arianto menambahkan, jadi yang kita lihat pertama kali adalah Spesifikasi teknis atau tentang kesesuaian teknis nya dulu, untuk hal lain nya masih dalam proses. Kedepan dimungkinkan kita akan masih memanggil beberapa saksi lagi untuk memenuhi berkas perkara.
“Kemungkinan tetap akan ditindak lanjuti untuk kelengkapan berkas perkaranya, beberapa saksi lagi akan kita panggil,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai indikasi aliran dana ke pejabat pemkot Bogor, Andhi enggan berbicara banyak.
“Nanti kita lihat saja proses pengembanganan nya bagaimana, saat ini tim masih bekerja. Ini adalah kegiatan yang dikelola oleh Satuan Kerja (Satker) dimana dana nya bersumber dari APBN 2015,” tandasnya.
Sekedar informasi, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara  minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah  dan paling banyak Rp 1 miliar rupiah.
Sedangkan Pasal 3 menyebutkan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit  50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar. (Nai)

Comments