Takut Informasi Hoax, Pemkab Bogor Gandeng ASN

CITEUREUP-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor gandeng Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersinergi mencegah dan mengantisipasi, maraknya peredaran informasi bohong atau hoax terhadap masyarakat Kabupaten Bogor melalui kegiatan sosialisasi. Dengan peran aktif membersihkan laman dunia maya dari konten negatif dan memperbanyak konten dan menyebarluaskan informasi positif di media sosial. Selasa,(18/17).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab.Bogor, Rustandi menuturkan, pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, semua hal bisa kita ketahui dengan sangat cepat. Masyarakat dengan mudah bisa mengakses berbagai informasi melalui gadget dimanapun mereka berada dengan jaringan internet yang dapat menjangkau seluruh belahan negara di dunia. Kecepatan penyebarluasan informasi saat ini justru dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan berita hoax.

“Ini sangat berbahaya, karena berita hoax yang menyebar di tengah masyarakat melalui media sosial atau portal-portal berita itu, telah banyak menimbulkan keresahan. Karena berita hoax dibuat sedemikian rupa oleh pihak tidak bertanggung jawab menyerupai berita asli, yang dilengkapi dengan data seolah-olah itu adalah fakta,” tegas Rustandi.

Katanya menambahkan, melawan hoax adalah kampanye bersama, upaya bersama dalam merawat akal sehat terutama pintar dan cerdas mengkonsumsi informasi. Dengan senantiasa melakukan cross check atas semua informasi yang diterima, dalam rangka pencegahan dan antisipasi hoax.

“saya berharap, melalui forum ini dapat terbangun sinergitas untuk bersama-sama menghentikan produksi hoax. serta lebih mewaspadai maraknya berita-berita hoax di internet, penting bagi kita semua untuk memanfaatkan it secara bijak. sehingga kita dapat menciptakan dunia maya yang lebih sehat, bermanfaat, serta berkualitas bagi seluruh masyarakat,” tukasnya.

Sementara itu, Kabag Hukum dan Kerjasama Ditjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI, Anthonius Malau mengatakan, hoax merupakan informasi sesat dan berbahaya yang diciptakan untuk menghasut, memprovokasi masyarakat. Serta menyudutkan pemerintah, yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab, sebagai akibat dari kemajuan teknologi.

“Dimana 92 persen informasi hoax disebarkan melalui media sosial, karena media ini sangat mudah dalam mempengaruhi masyarakat. Untuk itu cara yang paling efektif pencegahan hoax ini, dengan gencar mengedukasi masyarakat berkaitan dengan larangan penyebaran kabar bohong, bahaya hoax dan sanksi pidana penyebaran informasi hoax,” tutur Anthonius.

Anthonius menerangkan, selain itu Pemerintah berkewajiban melakukan pemblokiran konten hoax sesuai pasal 40 ayat 2 UU ITE, serta kewenangan memutus akses sesuai pasal 40 ayat 2b UU ITE. “Untuk mekanisme pemblokiran yang utama adalah harus ada masukan atau laporan masyarakat melalui situs aduan content, yang selanjutnya masukan akan kami olah dan kemudian dapat dilakukan pemblokiran,” imbuhnya.(Diskominfo/rul)

Comments