Bupati Bogor Buka Rakor Keluarga Harapan

CIBINONG-

Bupati Bogor Nurhayanti membuka rapat koordinasi daerah Kabupaten Bogor Program Keluarga Harapan ( PKH) tahun 2017, yang bertempat di Ruang Serbaguna 1, Gedung Sekretariat Daerah kemarin.

Dalam sambutannya Nurhayanti mengatakan, dalam rangka membangun keluarga keluarga yang berkualitas sebagai pondasi bagi terbentuknya masyarakat yang sejahtera berbagai  program telah, sedang dan akan akan dilakukan Pemerintah, baik berupa program Nasional, maupun program daerah. Sasarannya tertuma adalah keluarga yang hingga saat ini masih tergolong Keluarga Sangat Miskin (KSM).

“Untuk Kabupaten Bogor, program dimaksud diantaranya program beras untuk keluarga sejahtera (Rastra), rehabilitasi rumah tidak layak huni, listrik masuk  desa, serta berbagai bantuan peralatan untuk pemberdayaan dan peningkatan perekonomian keluarga, yang diberikan melalui sejumlah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Ia juga menambahkan dalam skala Nasional, salah satu program yang di laksanakan Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinaan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan program PKH berharap dapat mengurangi angka dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari keluarga keluarga miskin.

“Di Kabupaten Bogor sendiri, program keluarga harapan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2007  sampai 2016 telah mampu menjangkau 40 Kecamatan yang menjadi sasaran program mencapai 196.80 rumah tangga miskin atau setara atau setara 4,9 persen dari jumlah penduduk Kabupaten,” tambahnya.

Ia juga berharap forum rapat koordinasi ini mampu mempersatukan visi dan komitmen seluruh perangkat daerah yang berkompeten, para camat dan berbagai elemen masyarakat lainnya, untuk bersama sama mensukseskan program keluarga harapan dan menjadikannya faktor penting dalam tujuan terwujudnya penciri termaju penduduk miskin turun menjadi 8,9 persen sampai 5 persen. (Diskominfo/rul)

Comments