FK LPM Bogor Selatan Gelar Cucurak Sebelum Puasa

Bogor – bogorOnline.com
Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (FK-LPM) Bogor Selatan, menggelar acara kumpul (cucurak) bersama. Acara yang dilaksanakan di Teras Air Kuntum, Jalan Raya Tajur, Kamis (25/5/17), dihadiri para Lurah dan Ketua LPM sebogor Selatan, serta Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PPP Zainul Mutaqin dan Riana Puspitasari, Wakil Walikota Usmar Hariman dan Camat Bogor Selatan Sujatmiko. Para jajaran Asosiasi LPM Kota Bogor yang diketuai M. Rozik juga hadir pada acara ngeliwet bareng dan mancing mania. Pada kesempatan itu, dicurahkan juga berbagai keluhan dan aspirasi dari FK-LPM terkait keberadaan dan fungsi LPM di Pemerintah Kota Bogor saat ini.
Ketua FK-LPM Kota Bogor, Soni Dirgantara mengatakan, saat ini berbagai program pemkot terkait pembangunan, terutama di wilayah Bogor Selatan ini tumpah tindih.
“Mungkin karena perencanaannya yang kurang matang, jadi realisasi programnya tumpah tindih, seperti pembangunan jalan rusak, itu sudah diaspal tetapi dibongkar lagi. Nah, diharapkan nanti jika ada program seperti itu, bisa koordinasi terlebih dahulu kepada kecamatan, kelurahan, ataupun LPM, agar tidak terjadi lagi hal tumpah tindih seperti itu,” ucapnya.
Menyikapi banyaknya keluhan, masukan dan aspirasi warga, anggota DPRD Kota Bogor, Zainul Mutaqin mengatakan, saat ini Pemerintah Kota Bogor memang kurang perhatian terhadap LPM, bahkan perhatiannya belum maksimal, padahal LPM itu memiliki peranan penting di masyarakat, namun masih banyak setiap program pemerintah, LPM tidak dilibatkan.
“Saya mendapat curhatan dan aduan, terkait peran LPM di masyarakat, bagi saya LPM merupakan ujung tombak di wilayah, tetapi akhir-akhir ini pemerintah kurang perhatian terhadap LPM, yang saya dengar masih sangat kurang. Karena apa, kembali kepada fungsi dan tugasnya, LPM ini adalah mitra Pemkot Bogor, tetapi ketika fungsi LPM sebagian diambil oleh yang lain, maka apa tugas LPM ini,” ujarnya.
Menurutnya, inilah yang harus menjadi evaluasi dan bahan pemikiran bagi pemkot, bagaimana mengembalikan fungsi LPM seperti sedia kala. Memang sudah diatur dalam undang-undang dan lainnya, tetapi kebijakan pemerintah daerah tentu saja bisa, caranya bagaimana untuk mengakamodir dan mendudukan LPM supaya sejajar dengan aparatur pemerintah diwilayahnya, dan sejajar dengan para lurah di wilayahnya masing-masing.
“Ada satu hal yang saya dengar dan ini cukup miris serta memprihatinkan, ketika ada beberapa momen dan berbagai acara, LPM ini tidak disebutkan perannya. Entah itu lupa atau memang dilupakan, tetapi bagi saya ini satu kemunduran. Ketika musrembang di wilayah LPM dilibatkan, tetapi ketika pembangunan infrastruktur LPM hanya pengawas saja. Bahkan, ketika ada momen acara besar di Bogor, LPM ini tidak disebut. Bukan ingin disebut, tapi ini adalah bukti pengakuan pemerintah terhadap LPM,” ungkapnya.
Dia menambahkan, ini hanya sekedar mengingatkan ke Pemkot Bogor, sehingga kedepannya hubungan pemerintah dengan LPM bisa bersinergi dan pembangunan pun bisa lancar.
“Semua berharap LPM ini bisa kembali di fungsikan kepada fungsinya semula, supaya bisa terlibat langsung dalam pembangunan terutama infrastruktur, tidak hanya sekedar mengawasi, tetapi perencanaan dan pembangunannya juga bisa dilibatkan. Pemerintah tidak bisa begitu saja melepaskan peran LPM, karena LPM sama dengan lurah. Jadi, kalo tidak bersinergi tidak akan mungkin pembangunan berjalan dengan baik dan lancar,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Usmar Hariman menyikapi serius keberadaan LPM yang belum mendapatkan perhatian serius dari Pemkot Bogor. Usmar mengatakan, memang sudah lama tidak coba dikaji ulang terkait gerak pembangunan di wilayah, yang kelihatannya ada pengurangan peran masyarakat salah satunya LPM.
“Dengan adanya rekomendasi dari BPK, sebenarnya agak menghambat peran masyarakat. Padahal, seperti saat Blokgreen dan PDPMK, itu peran masyarakatnya ada yang sampai melebihi seratus persen. Seumpama proyeknya 50 juta, sedangkan pekerjaannya dilapangan bisa mencapai 100 jutaan, tetapi selesai juga, dan pada akhirnya manfaatnya untuk masyarakat juga. Akan berbeda apabila dikelola secara Sapras saat ini, tentunya akan banyak nilai-nilai rupiah yang hilang. Dari sisi nilai juga, sudah ada biaya administrasi, operasional dan sebagainya. Padahal, saat PDPMK justru hal itu hilang, semuanya terberdayakan ke masyarakat, maka dari out put lebih bagus yang PDPMK dari pada Sapras saat ini,” tuturnya.
Menurutnya, hal ini sebenarnya bisa menjawab keterbatasan anggaran yang dibisa di transfer ke wilayah. Tetapi, karena terekomendasi oleh BPK, dengan mekanisme pengadaan barangnya ditingkat kecamatan sebagai SKPD. Oleh karena itu, nanti akan tinjau kembali.
“Karena pernah ada rekomendasi, maka rekomendasi itu akan kita kembalikan ke BPK, dengan kita menginformasikan mungkin saat itu hanya sisi negatifnya yang banyak dimunculkan, tetapi manfaatnya kurang. Nah, nanti kita kasih masukan, program seperti komplikasi Sapras, PDPMK ataupun Blokgreen, melihat positif dan negatifnya seperti apa,” pungkasnya. (Nai)

Comments