BPJS Kesehatan Jalin Kerjasama Dengan BPPK Wilayah I Bogor

Bogor – bogorOnline.com
Terkait perluasan kepesertaan dan penegakan hukum program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS), melalui kantor Cabang Utama (KCU) Bogor terus berupaya untuk memastikan seluruh pekerja mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan. Dengan membuat kesepakatan perjanjian kerjasama dengan Balai Pelayanan Pengawas Ketenagakerjaan (BPPK) Wilayah I Bogor dengan jangka tiga tahun kedepan.
Penandatanganan perjanjian tersebut berlangsung di Aula BPPK Wilayah I Bogor, Jalan KS Tubun No.150, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Selasa (25/7/17).
Kepala BPJS Kesehatan KCU Bogor, Yerry Gerson mengatakan, dengan adanya kerjasama ini untuk memberikan kemudahan bagi para pekerja penerima upah khususnya di sektor swasta untuk bisa mengakses haknya. Karena hal ini tidak secara serta-merta dapat diketahui oleh semua badan usaha. Oleh karena itu, berhubungan dengan perluasan tersebut maka digandenglah BPPK yang memang mengawasi hubungan industrial antara badan usaha.
“BPJS Kesehatan dalam mengamankan tentang kepatuhan, menggandenglah BPPK untuk melaksanakan tupoksinya, sehingga setiap perusahaan mendapat haknya melalui pengawasan tersebut. Jadi kami akan mengawasi dan memberikan informasi kepada seluruh perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya. Kenapa ? Karena karyawan mendapatkan haknya yang berdasarkan dengan Undang-Undang,” ungkap Yerry kepada awak media, usai acara penandatanganan kerjasama.
 
Yerry melanjutksn, jika ada perusahaan yang tidak mematuhi aturan yang sudah ada, maka akan diberikan sanksi administrasi, yakni berupa tidak akan mendapatkan hak akses pelayanan publik.
“Sanksi ini bukan dari BPJS Kesehatan langsung, tetapi dari instansi Pemerintah yang di tunjuk. Dalam hal ini, BPJS Kesehatan hanya menyurati dan menghimbau terhadap perusahaan tersebut bahwa ini ada aturan yang harus di patuhi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BPPK Wilayah I Bogor, Teguh Khasbudi menuturkan, pihaknya secara prinsip akan membantu tugas-tugas BPJS Kesehatan dalam penegakan dan kepatuhan kepesertaan BPJS Kesehatan.
“InshaAllah, kami akan terus berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dalam rangka mengidentifikasi pendataan seluruh perusahaan di Kota Bogor untuk disertakan menjadi peserta BPJS  Kesehatan tidak terkecuali, karena ini bagian dari penegakan juga terhadap hak asasi manusia dan hak pekerja yang harus menjadi jaminan negara. Negara ini kan sudah membangun Undang-Undang, regulasinya ada, lembaganya ada, dengan di bentuknya BPJS Kesehatan ini yaa harus terlayani,” ujar Teguh.
Lebih lanjuy teguh menegaskan, karena ini sifatnya iuran, ini sudah menjadi tanggung jawab bersama antara perusahaan dan pekerja.
“Ini hukumnya wajib disertakan, dengan sumber daya aparatur yang ada di kami, para pejabat fungsional pengawas ini akan kembali melakukan pembinaan, sosialisasi dan penegakan kepatuhan aturan untuk mengikuti kepesertaan BPJS,” ujarnya.
Lebih lanjut, Teguh menambahkan, terkait sanksi tentu nanti akan dikembalikan kepada regulasi yang ada dan itu disampaikan kepada pihak BPJS Kesehatan.
“Karena di BPJS Kesehatan juga ada petugas fungsional pengawas,” pungkasnya. (Nai)

Comments