Bogor – bogorOnline.com
Kalangan aktivis mahasiswa, LSM dan organisasi sosial di Kota dan Kabupaten Bogor melebur ke dalam Serikat Pemuda dan Mahasiswa Bogor Raya (SPMB). Mereka akan mengawal proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 agar berlangsung bersih dan jujur. Untuk itu, SPMB akan mengerahkan masyarakat dalam memantau semua pihak yang terlibat di Pilkada.
“Kami akan melakukan langkah-langkah seperti memonitor proses di KPUD dan PPS/PPK, memantau seluruh calon kepala daerah dan gerakan tim suksesnya. Dan juga akan mengawasi birokrat agar tidak masuk ke arena Pilkada. Sebab masyarakat ingin Pilkada bersih bebas dan jujur untuk menghasilkan pemimpin yang amanah,” ungkap Farid Abdul Mu’min, Ketua SPMB dalam siaran persnya yang dikirim ke wartawan, Ahad (13/8/17).
Menurutnya, banyak kalangan masyarakat merasa kuatir akan adanya cara-cara kotor pihak tertentu untuk memenangkan Pilkada seperti melibatkan aparat pemerintahan dan bahkan melakukan intimidasi kepada masyarakat di pelosok. Apalagi, sampai kini publik tidak pernah dilibatkan oleh KPUD dan Panwaslu dalam menyongsong Pilkada 2018.
“Oleh karena itu, SPMB siap membantu KPUD dalam menyelenggarakan Pilkada bersih. Selain itu, kami juga akan memantau rekamjejak para Calon Bupati dan Walikota Bogor, termasuk latarbelakangnya, sampai kelengkapan administrasinya kita ikut bantu verifikasi. Ini agar masyarakat tidak salah pilih,” ujar mahasiswa pasca sarjana Unpak ini.
Farid melanjutkan, terkait kelengkapan administrasi, hal itu menjadi sangat krusial sekali, lantaran adanya info soal seorang calon kepala daerah yang diindikasikan memakai Ijazah palsu.
“Nah, info ini tentu akan kita dalami. Jika terbukti benar maka tak ada kompromi, pencalonannya harus dihentikan di tengah jalan, karena secara moral sangat tidak pantas,” tegasnya.
Terpisah, eks Ketua PC PMII Kab Bogor Yossi Ridwan menegaskan, pihaknya juga akan ikut mengawal proses Pilkada Kabupaten Bogor 2018 yang bersih bebas jujur dan tidak tercemar kampanye hitam.
“Kami akan ambil bagian dalam proses demokrasi memilih Bupati dan Wakilnya, secepatnya kami akan koordinasi dengan KPUD dan elemen masyarakat lainnya,” ucap Yossi.
Lebih lanjut, Yossi menegaskan, secara khusus PMII juga menyoroti soal moralitas dan rekam jejak para Calon Bupati Bogor.
“Hal itu menjadi penting karena menyangkut integritas dan kredibilitas pemimpin. Kita ga mau kelak Kabupaten Bogor dipimpin oleh orang yang cacat administrasi maupun cacat moralnya. Untuk itu, PMII tidak kompromi,” pungkasnya. (Nai)
