BBRP Siap Kawal Pengosongan Wisma Latimojong

Bogor – bogorOnline.com
Terkait pengsongan Wisma Latimojong
yang akan dilakukan pada Rabu (13/9) besok. Berbagai pihak sangat mendukung upaya Hukum tersebut, salahsatunya dari mantan santri Pondok Pesantren Al-Ghzaly, Andri Johan (Anjo).
“Saya merasa bingung, ada apa dengan hukum di negri ini, ketika petikan untuk eksekusi sudah dibacakan, tapi tidak terselesaikan, secara pribadi saya merasa terpanggil untuk itu,” ungkap Anjo kepada wartawan, Selasa (12/9/17) malam.
Pria yang juga Wasekjen di BBRP Jabar Banten Pusat ini pun menjelaskan, secara organisasi kami (BBRP) membela yang benar, menegakan hukum yang benar, dan itu memang adalah tujuan dari organisasi kami. Demi tegaknya Hukum, BBRP siap mengawal pengosongan besok, bersama Ormas lainnya seperti Banser NU Kota Bogor.
“Saya harap besok tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan, mereka itu orang orang pintar. Mahasiswa semester satu hukum pidana pun tahu, jika ketika putusan Mahkamah Agung (MA) sudah ada dan incrhat, itu tidak akan bisa membatalkan putusan eksekusinya, meskipun mereka sedang mengajukan PK,” tegasnya.
Anjo menambahkan, KH Toto sudah sangat patuh hukum, 17 tahun beliau sudah berbaik hati dan menunggu, malah kami para muridnya yang tidak sabar.
“Inipun untuk kepentingan pesantren dalam mensyiarkan Islam, danjuga untuk masa depan pendidikan sebagian anak-anak di Kota Bogor, bukan untuk yang lain,” tandasnya.
Sementara itu, KH Toto menyampaikan, kami sebagai pemohon, inginnya harus dikosongkan saat ini juga, jangan sampai gagal lagi, karna jika gagal ini akan menampar wajah hukum di Kota Bogor.
“Kita orang Bogor baik pribumi ataupun pendatang akan merasa malu tinggal di Bogor, ketua Pengadilan pun meskipun berasal dari Makasar merasa kecewa, karna beliau sudah bekerja dengan profesional,” ungkapnya.
Lebih lanjut KH Toto mengatakan, ada perlawanan atau tidak, pengosongan harus tetap dilakukan, jika Gagal kembali, saya sebagai Ketua MUI Kota Bogor lebih baik mundur, saya malu memimpin MUI di Kota Bogor yang hukumnya sudah diacak-acak orang luar.
“Ketika keputusan dari MA sudah turun, Secara teori keputusan yang sudah incraht ini tak bisa di ganggu gugat, meskipun oleh President,” pungkasnya. (Nai)

Comments