Diskusi Pokwan Dan DPRD Kabupaten Bogor, Yous Minta Perusahaan Jalankan Program Susu

CIBINONG –

Dalam diskusi publik Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor bersama
Kelompok kerja Wartawan DPRD (Pokwan) pada Selasa (31/10/17). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bogor, Yous Sudrajat mengatakan, saat ini setiap Perusahaan yang ada di Bumi Tegar Beriman wajib menerapkan program Struktur dan Skala Upah (Susu), sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 yang diterapkan kepada buruh. Sehingga para pekarja nanti ada rasa kesetaraan dan keadilan dalam menerima upah.

“Nantinya bisa dibedakan bagi buruh ada 5 indikator yaitu, pendidikan, pengalaman, golongan, masa kerja dan kompetensi,” kata Yous saat ditemui bogorOnline.com di lokasi.

Sekedar diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah. Regulasi itu mewajibkan pengusaha menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah paling lambat pada 23 Oktober 2017.

“Pengupahan adalah salah satu aspek berpengaruh besar karena berkait erat kepentingan pengusaha dan kesejahteraan pekerja/buruh, ” kata Dirjen Pembinaan Hubungan Sosial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Haiyani Rumondang dalam keterangan tertulis.(rul)

Comments