DPRD Kabupaten Bogor Gelar Paripurna, Ini Paparan Dari Bupati Nurhayanti

CIBINONG-

Bupati Bogor Nurhayanti menghadiri sidang paripurna istimewa yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor terkait penyampaian nota keuangan APBD tahun 2018 dan 6 Raperda serta penyampaian Surat Bupati Bogor nomor : 593/696 BPKAD  perihal permohonan persetujuan tukar-menukar tanah dan bangunan Sdn Batujajar 03 di Desa Batujajar Kecamatan Cigudeg oleh Pt Batu Multindo Perkasa, yang bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, pada Kamis (26/10).

Dalam Sambutannya Bupati Bogor mengatakan, sebagai tindak lanjut dari kebijakan umum APBD dan prioritas serta plafon anggaran sementara tahun anggaran 2018 yang telah disetujui bersama beberapa waktu yang lalu, pada kesempatan ini kami sampaikan rancangan peraturan daerah tentang apbd tahun anggaran 2018 dengan berpedoman pada prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan di tahun 2018

“menuntaskan pencapaian target penciri termaju, meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial, meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana wilayah,meningkatkan daya saing perekonomian,”ujarnya.

Ia juga mengatakan total pendapatan daerah yang ditargetkan di tahun 2018 yaitu sebesar 5, 993 Trilyun Rupiah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2, 329 Trilyun Rupiah, dana perimbangan sebesar 2, 207 Trilyun Rupiah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1, 456 Trilyun Rupiah. kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah adalah sebesar 38,87 persen, sementara kontribusi dana perimbangan adalah sebesar 36,83 persen, disusul oleh kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 24,30 persen dari total pendapatan daerah.

“dari gambaran proporsi masing-masing komponen pendapatan daerah tersebut terlihat bahwa sepanjang sejarah penyampaian nota keuangan mengenai rancangan APBD, baru di tahun anggaran 2018 ini, komposisi PAD lebih tinggi dari dana perimbangan. hal ini menunjukkan kemajuan yang luar biasa dari upaya tiada henti untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam mendanai program pembangunan daerah,”imbuhnya.

Masih menurut Nurhayanti total belanja daerah yang diusulkan pada rancangan APBD tahun 2018 adalah sebesar 6, 482 Trilyun Rupiah, yang terbagi dalam dua komponen belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung,pada komponen belanja tidak langsung diusulkan kebutuhan anggaran sebesar 3,328 Trilyun Rupiah,  yang rencananya digunakan untuk program-program prioritas seperti penyelenggaraan Pilkada serentak,penyelenggaraan Porda dan Peparda sebagai penugasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, penyelenggaraan Pilkades serentak,dukungan pengamanan Pilkada, Pilkades serentak, Porda & Peparda,penuntasan rehabilitasi 10 ribu rumah tidak layak huni,penuntasan sisa pembangunan masjid besar di 40 Kecamatan,reformasi birokrasi melalui implementasi tambahan penghasilan pegawai (tpp) sebagai implementasi dari rencana aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disupervisi oleh komisi pemberantasan korupsi di seluruh pemerintah daerah pada Provinsi Jawa Barat selain itu dialokasikan pula anggaran untuk peningkatan infrastruktur di Kelurahan melalui hibah kepada LPM.

Sementara itu, kata Bupati Bogor pada belanja langsung diusulkan kebutuhan anggaran sebesar 3,154 Trilyun Rupiah yang digunakan untuk mendanai beberapa program prioritas unggulan daerah, diantaranya,peningkatan kesejahteraan guru non pns melalui penambahan insentif sampai dengan 1 juta/bulan,peningkatan kesejahteraan tenaga kerja kontrak (tkk) melalui kenaikan standar honorarium secara berjenjang sesuai dengan tingkat pendidikan,pembangunan beberapa jalan dan jembatan yang pelaksanaannya tertunda di 2017 diantaranya untuk jalan lingkar dramaga,pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas serta pengadaan mebeulair jenjang sd dan smp,revitalisasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (fktp),pemenuhan kebutuhan jaminan kesehatan daerah,optimalisasi Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada empat rumah sakit umum daerah,pengadaan peralatan olahraga dalam rangka mendukung Porda dan Peparda,pembangunan pasar desa/pasar rakyat di Kecamatan Cijeruk, Babakan Madang dan Tamansari untuk menuntaskan penciri kabupaten termaju,penataan tempat penampungan pkl sebagai tindak lanjut dari relokasi yang sedang dilaksanakan di bulan ini,pembangunan tahap 2 gedung DPRD,revitaliasasi tahap 2 gedung Sekretariat Daerah,revitalisasi gedung kantor Kecamatan tamansari, Kecamatan Ciomas dan kantor Kecamatan Klapanunggal,pembangunan gedung kantor kelurahan percontohan Pakansari; dan perluasan terminal tipe c.

Bupati Bogor juga mengatakan persetujuan tukar-menukar tanah dan bangunan Sdn Batujajar 03 di Desa Batujajar Kecamatan Cigudeg oleh Pt Batu Multindo perkasa diperlukan, mengingat kondisi lingkungan Sdn Batujajar 01 dan Sdn Batujajar 03 tidak layak untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar karena lokasi bangunan kedua sekolah tersebut berada pada wilayah/area pertambangan, terletak terpencil dan jauh dari pemukiman warga. Selain itu, kontur tanah Sdn Batujajar 01 dan Sdn Batujajar 03 merupakan lahan datar yang berada pada sisi tebingan, sehingga rawan longsor serta tidak memungkinkan untuk dilakukan pengembangan bangunan sekolah dan lingkungan sekolah juga kurang kondusif karena kondisi jalan kabupaten yang berbatasan dengan gedung sdn merupakan jalan tanah yang merupakan lintasan aktif kendaraan pengangkut hasil pertambangan, sehingga menimbulkan polusi terhadap lingkungan sekolah berupa debu tanah pada saat musim kemarau dan tanah lumpur pada saat musim hujan.

” Oleh karenanya, pihak Pt. Batu Multindo Perkasa dengan persetujuan pihak sekolah, Pemerintah Desa, Bpd serta Tokoh Masyarakat, telah menyediakan tanah pengganti berupa dua bidang tanah masing-masing seluas 3.264 m2 dan seluas 3.680 m2, dengan lokasi tanah yang berada di dekat pemukiman warga,perkiraan anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- untuk masing-masing bangunan Sdn Batujajar 01 dan Sdn Batujajar 03,”tandasnya. (Diskominfo/rul)

Comments