Kata Presiden Jokowi Undang-Undang, Jangan Dijadikan Proyek

bogorOnline.com-

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pembuatan Undang-Undang tak boleh dijadikan mainan politik. Jokowi menyatakan, Indonesia sekarang memiliki banyak UU yang memperlambat kemajuan.

“Jangan UU dijadikan proyek. (Banyak UU) Dalam memutuskan kita jadi lambat,” ujar Jokowi dalam Rembuk Nasional 2017, JIExpo, Senin (23/10).

Ia mengatakan, instruksi ini sudah disampaikan kepada kepala daerah dan anggota parlemen untuk tidak sering atau banyak membuat peraturan.

Dalam setahun, DPR misalnya, menargetkan 40-50 UU dalam Program Legislasi Nasional. Padahal, Jokowi hanya menginginkan satu sampai dua UU tiap tahun yang mempercepat kinerja pemerintah.

Saat ini, Indonesia memiliki 42 ribu peraturan yang kebanyakan tumpang tindih dan bertentangan satu dengan yang lain. Pemerintah pun pernah menghapus 3.153 aturan itu. “Sudah semangat menteri, saya sampaikan kalau menghapus pakai kajian, 100 tahun enggak akan rampung,” tuturnya.

Hal itu disambut tepuk tangan peserta. Namun, Jokowi mengatakan hal itu tak perlu diapresiasi sebab dibatalkan Mahkamah Konstitusi setelah uji materi.

Mantan Wali Kota Solo ini berpendapat, permasalahan utama mempercepat perkembangan di lapangan seperti pembebasan lahan adalah terjerat banyak aturan dari pusat hingga daerah.

Ia nantinya meminta masukan pakar hukum untuk membabat aturan-aturan yang menghambat pembangunan. “Saya masih pusing mengatasi 42 ribu aturan ini. Paling tidak separuh hilang mempercepat lari kita. Ingin lari tapi problem di sini,” kata Jokowi.

Pesta Demokrasi

Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga mengingatkan bahwa tahun depan akan dimulai pesta demokrasi Pemilihan Presiden.

“Saya mau ingatkan, tahun depan tahun politik. Agustus, September, sudah ada capres dan cawapres. Perlu saya ingatkan, dah saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan,” kata Jokowi saat sambutan ‘Rembuk Nasional 2017’ di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/10).

Tak ada penjelasan lanjut dari Jokowi soal pernyataan tersebut. Dia hanya menegaskan ingin sekedar mengingatkan.

Acara Rembuk Nasional 2017 tersebut dihadiri oleh beberapa orang yang dulunya terlibat sebagai relawan Jokowi di Pilpres 2014 lalu. Dalam kegiatan ini, ada 12 ketua bidang Rembuk Nasional yang didampingi 16 rektor membacakan sekaligus memberikan rekomendasi untuk pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

Acara ini sendiri mengangkat tema ‘Tiga Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla: Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat’. Ketua Dewan Pengarah Rembuk Nasional 2017 Sidharto Danusubroto mengatakan, banyak capaian yang baik selama tiga tahun Jokowi memimpin pemerintahan.

“Banyak pencapaian yang diperoleh di berbagai sektor. Tercapai penurunan kemiskinan di berbagai pelosok desa. Angka tingkat pengangguran pada Februari 2017 adalah angka terendah sejak 18 tahun terakhir,” kata Sidharto.

Jokowi sendiri mengatakan rekomendasi tersebut bisa saja jadi Nawacita kedua. Namun tentu harus dipelajari lebih dulu.

“Ini (hasil Rembuk Nasional) mungkin bisa kita pakai untuk Nawacita yang kedua,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, melalui program unggulan yang baik, dia ingin membawa Indonesia ke arah kemajuan.

“Kita ingin membawa negara kita Indonesia ke gerbang kemajuan, mengobarkan semangat, ide, gagasan pada kemajuan negara dan bangsa,” katanya.(rul)

Sumber:https://metrobatam.com/jokowi-undang-undang-jangan-dijadikan-proyek/amp/

Comments