PMII Kabupaten Bogor:Perppu Ormas Resmi Disahkan, Pemkab Bogor Tindak Tegas Organisasi Penentang Pancasila

CIBINONG-

Hari ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Perppu Nomor 2/2017 menjadi UU. Kini Perppu tentang ormas resmi menjadi undang-undang menggantikan UU nomor 17 tahun 2013. Maka dengan sahnya aturan tersebut Pergerakan Mahasisiwa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Bogor meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor  ikut mentaati keputusan tersebut.

Ketua PMII Kabupaten Bogor Muhamad Husnul menerangkan, dengan adanya keputusan Perppu tentang ormas itu, maka Pemkab Bogor harus segera melakukan pendataan terhadap organisasi yang ada di Bumi Tegar Beriman. Untuk mengambil langkah yang tepat, manasaja Ormas yang nyata bertentangan dengan Pancasila dan ingin mengubah ideologi. Baik secara sembunyi atau terang-terangan, dengan begitu pula pihaknya mendesak Pemkab Bogor, segera melakukan evaluasi terhadap organisasi yang bertentangan
dengan Falsafah Bangsa ini.

“Segera bubarkan organisasi anti Pancasila demi kokohnya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang kami Cintai ini,” tegas Husnul saat di hubungi bogorOnline.com Selasa (24/10/17).

Sekedar diketahui, DPR mengesahkan Perppu Nomor 2/2017 menjadi UU. Kini Perppu tentang ormas resmi menjadi undang-undang menggantikan UU nomor 17 tahun 2013.

Pengambilan keputusan pengesahan Perppu Ormas menjadi UU dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Rapat sempat berjalan alot karena sikap fraksi mengenai Perppu ini terbelah.

Ada 3 peta kekuatan terkait sikap fraksi dalam Perppu Ormas. PDIP, Hanura, NasDem, dan Golkar telah menyatakan mendukung perppu itu disahkan menjadi undang-undang pengganti UU No 17 tahun 2013 tentang Ormas.

Kemudian 3 fraksi yaitu PKB, Demokrat, dan PPP juga mengatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi UU namun dengan catatan. Mereka meminta dilakukan revisi bila UU itu disahkan menjadi UU. Sementara itu Gerindra, PKS, dan PAN masih tegas konsisten sejak awal menyatakan menolak Perppu Ormas.

Perppu ini mengatur soal ormas. Salah satu aturan dalam perppu ini adalah soal pembubaran ormas yang dianggap radikal atau bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sejak bergulir atau diterbitkan pemerintah pada Juli 2017, Perppu Ormas memang telah menuai banyak pertentangan.(rul)

Comments