Wakil Walikota Pertanyakan Cara Pengawasan Dinas dan Pihak Ketiga

Bongkar Dugaan Monopoli Proyek Betonisasi

Bogor bogorOnline.com

Kegiatan pembangunan betonisasi jalan di seluruh wilayah Kota Bogor yang menggunakan anggaran diatas Rp1 miliar, diantaranya pembangunan jalan betonisasi di Empang hingga Pancasan, serta adanya ‘monopoli’ dalam proyek betonisasi, terus disoroti berbagai pihak.
Proses lelang hingga dilaksanakannya pekerjaan, harus diawasi serius karena dikhawatirkan bahkan diduga terjadi banyak penyelewengan atau perbuatan melawan hukum maupun tindakan korupsi.

Ketua Satgas Kadin Kota Bogor, Agus Lukman mengatakan, dalam proses lelang seharusnya diadakan saksi lelang, agar dalam tahapan proses itu tidak terjadi kecurangan. Karena ketika lelang sudah dicurangi, maka akan sangat berpengaruh kepada proses pekerjaannya.

Menurut Agus, meski Pemkot Bogor sudah memberlakukan proses lelang menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), tidak menjamin proses lelangnya berlaku sportif.

“Harus diperiksa dari mulai proses lelang hingga pekerjaan proyek itu dikerjakan. Kita sering meninta agar disetiap lelang itu ada saksi, tetapi mereka (Pemkot) selalu mempercayakan sepenuhnya kepada LPSE, sehingga kecanggihan sistem itu bergantung kepada pokja atau operatornya,” jelasnya.

Agus mengaku, prihatin jika ada pembangunan yang bermasalah, seperti di pembangunan beton Empang maupun kegiatan proyek lainnya.

“Jadi harus diperiksa semuanya, kenapa bisa terjadi seperti itu, karena berawal dari proses lelang juga. Kami berharap pengusaha yang melakukan kegiatan pembangunan, melaksanakan sesuai dengan aturan dan spesifikasi pembangunannya,” tandasnya.

Kemudian, Wakil Walikota Bogor Usmar Harimar mempertanyakan, pengawasan baik yang dilakukan oleh dinas terkait maupun sebelum pekerjaan tersebut dinyatakan selesai.

“Harus ada evaluasi besar-besaran. Jangan sampai, peristiwa seperti ini terulang kembali,” tegasnya.

Usmar pun mengaku, tidak akan tinggal diam dan bakal mencari informasi ada apa dengan pekerjaan yang menelan anggaran dengan total miliaran tersebut.

Sebelumnya, Ketua Forum Pemerhati Jasa Kontruksi dan Pembangunan, Toriq Nasution mengapresiasi, langkah Kejari dalam menyikapi maupun turun tangan terhadap berbagai pembangunan di Kota Bogor. Pembangunan betonisasi Jalan Empang, salah satu proyek pembangunan yang harus disikapi dan didalami, karena banyak permasalahan, terutama dengan adanya perbaikan yang sudah dilakukan disebabkan umur beton yang baru satu minggu, tetapi sudah mengalami kerusakan. Perusahaan yang diberi tanggungjawab melaksanakan pembangunan betonisasi itu harus dipertanyakan, soal Sertifikat Keahlian Tehnik (SKT) dan Surat Keterangan Ahli (SKA).

“Proses dalam mendapatkan pekerjaan itu juga harus didalami, sehat apa tidak ketika ada satu perusahaan mendapatkan proyek. Yang diberi tanggungjawab melaksanakan pekerjaan pembangunan proyek beton Empang perlu dipertanyakan, apalah sebagai mewakili perusahaan atau tenaga ahli. Kalau sebagai tenaga ahli, pihak tersebut harus memiliki SKA yang merupakan sertifikat keahlian untuk mengerjakan pekerjaan,” tegasnya.

 

Dalam proses pekerjaan pekerjaan besar, banyak mengalami kejanggalan kejanggalan dalam proses lelang, sehingga banyak proyek gagal lelang. Pihak Kejari juga harus turun tangan ke ULP dan memeriksanya. Ada beberapa proyek yang tidak akan terkejar waktu pembangunannya, terutama di Dinas Pendidikan. Karena saat ini sudah dilakukan perbaikan beton di Empang, maka pihak kontraktor pelaksana harus melaksanakan perbaikan sesuai aturan. Perbaikan ada dua metode, dan proses perbaikannya harus mengacu kepada Peraturan Beton Indonesia (PBI) 72, yang merupakan standar nasional, terutama dalam metode penyambungan beton. (Nai)

Comments