KOMISI III : PENYEDIA JASA BERLINDUNG DI BALIK ADENDUM RUGIKAN WARGA

 

RUMPIN – Menyikapi banyaknya keluhan masyarakat terhadap molornya pekerjaan proyek tender pada Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP), Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, melakukan peninjauan terhadap beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Seperti yang dilakukan anggota Komisi III dari Partai Golkar Yusep yang menyatroni proyek tender di wilayah Kecamatan Rumpin. “Semua anggota komisi III melakukan hal yang sama, namun menyebar ke seluruh proyek tender infrastruktur di kabuoaten Bogor,” ujar Yusep kepada awak media, Senin (18/12/2017).

Yusep menjelaskan, selain adanya aspirasi masyarakat terhadap kinerja pelaksana pembangunan, komisi III juga mempunyai wewenang mengawasi progres kinerja Dinas PUPR. “Hasil kunker saya di lokasi, ada beberapa proyek yang bagus. Tapi ada pula yang sangat mengecewakan hasil pekerjaannya. Salah satunya proyek peningkatan jembatan dan jalan Paranje di Desa Rabak Kecamatan Rumpin,” paparnya.

Dia mengatakan, seharusnya penyedia jasa sudah bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam kontrak kerja yang telah disepakati. “Masa progresnya kurang dari 50 persen. Saat saya cek selalu alasan adendum. Ini tidak benar, terutama dari sisi kepentingan rakyat yang dirugikan,” tegasnya. Politisi muda Partai Golkar ini juga mengungkapkan temuan, bahwa penyedia jasa baru memulai pekerjaan proyek tender setelah hampir 90 hari SPMK dibuat.

Menurutnya, adendum itu sebuah peraturan legal dan tidak melanggar aturan. Tapi jika sebuah proyek molor dan penyedia jasa berlindung dibalik adendum, tentu sangat merugikan masyarakat. Yusep meminta Dinas PUPR dan PPK serta konsultan pengawas segera melakukan evaluasi atas hal tersebut. “Masa pekerjaan yang sudah harus selesai tanggal 24 Desember 2017, saat ini baru mencapai progres 46 persen.
Ini sangat merugikan warga dan tidak profesional.” Pungkasnya.

Selain jalan dan jembatan Paranje, Yusep juga meninjau proyek jalan Janala-Rumpin, proyek jalan Cicangkal-Janala dan Jembatan Leuwiranji. Sayangnya tidak ada aparatur Dinas PUPR yang mengikuti kunjungan dan bisa dikonfirmasi. Sementara para kontraktor/pemborong/penyedia jasa di lapangan memilih bungkam saat dimintai keterangannya.

Comments