Kontraktor Beton Jalan Empang Bisa Dijerat Pidana

Bogor – bogorOnline.com

Berbagai pembangunan rigid (pengecoran) beton disejumlah jalan jalan di wilayah Kota Bogor, yang diduga dikerjakan oleh satu kontraktor pelaksana pada empat proyek pembangunam betonisasi jalan, merupakan “monopoli”, yang bisa di pidana. Tindakan monoli yang dilakukan dalam kegiatan proyek pembangunan, harus segera ditindak oleh aparat berwenang, baik Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Kepolisian maupun inspektorat Kota Bogor.

Ketua Aspekindo Kota Bogor, Tumpal Panjaitan meminta kepada aparat berwenang untuk segera turun tangan dalam permasalahan pembangunan betonisasi di Kota Bogor, karena diduga ada tindakan monopoli dilakukan oleh salah satu perusahaan.

“Diduga ada monopoli dalam proyek betonisasi di Empang hingga Pancasan itu, karena ada pengakuan bahwa 4 proyek dikerjakam oleh satu kontraktor pelaksana. Kalau itu yang terjadi, sama saja bahwa terjadi monopoli, jadi harus di usut sampai tuntas,” tegas Tumpal, Ahad (3/12/17).

Anggota Satgas Kadin inipun mengungkapkan bahwa dalam proyek pembangunan betonisasi jalan di Kota Bogor, tidak ada satupun perusahaan anggota Kadin yang mendapatkan proyek hasil lelang di ULP. Munculnya permasalahan pada hasil maupun kualitas pembangunan betonisasi, harus diperiksa dan dilihat dari awal proses lelang di ULP. Harusnya data lelang di ULP dibongkar, agar diketahui dengan terang benderang, ada kejanggalan dalam proses lelang apa tidak.

“Sejak proses lelang harus diungkap ke permukaan, karena hasil pembangunan itu tidak mungkin bermasalah apabila dari proses lelang nya sudah benar. Diduga ketika proses lelang itupun, ada permainan di ULP, jadi aparat berwenang juga harus segera memeriksa seluruh anggota ULP di Kota Bogor, periksa data data lelang 3 tahun terakhir, apakah itu semua sudah benar,” jelasnya.

Sebagai pengusaha, Tumpal juga mengaku prihatin dengan adanya permasalahan seperti pembangunan betonisasi di Empang. Tetapi hal itu tidak akan terjadi apabila semua proses dan tahapan pembangunan itu sesuai dengan aturan berlaku.

“Banyak sekali kejanggalan dan permasalahan yang timbul sejak awal proses di ULP hingga proses pembangunan yang akhirnya bermasalah. Disini kuncinya aparat berwenang segera turun tangan melakukan pemeriksaan, apalagi hasil proyek pembangunan itu sudah diserahkan 100 persen kepada dinas instansi terkait,” Tumpal memungkas. (Nai)

Comments