Hanura Kabupaten Bogor Pecah Kongsi

Cibinong – Pasca konflik Partai Hanura di DPP, berimbas ke pengurus DPC Hanura Kabupaten Bogor. Ketua dan Sekretaris pun pecah kongsi, setelah DPP Hanura mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian Ketua DPC Kabupaten Bogor Iswahyudi.

Dalam surat bernomor SKEP/388/DPP-HANURA/I/2018, Iswahyudi diberhentikan dan mengangkat Hardiyanto Prijokoesoemon sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Hanura Kabupaten Bogor. Namun kubu Sekretaris, Lutfi Pulu langsung menggelar Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscalub) di salah satu Vila di Pamijahan, Kabupaten Bogor, kemarin.

Ketua DPC Hanura Kabupaten Bogor yang diberhentikan, Iswahyudi, mengaku tidak mengetahui sama sekali permasalahan hingga turunnya surat pemecatan dari DPP Hanura. Bahkan, surat pemecatannya belum juga diterima dirinya.

“Sampai sekarang saya belum menerima SK pemecatan itu. Mungkin sekretaris (Lutfi Pulu – red) yang pegang,” kata Iswahyudi.

Iswahyudi mengakui, jika sejauh ini hubungannya dengan Lutfi Pulu kurang sejalan. “Harusnya, surat itu diserahkan ke saya, bukan di sekretaris. Karena saya dengan sekretaris tidak lagi sejalan. Makanya kami kumpulkan PAC,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, bahwa kumpul nya para PAC di kantor DPC Hanura, melebihi jumlah yang turut serta dalam Muscalub di Pamijahan. Sehingga, Iswahyudi menilai bahwa Muscalub yang dilakukan di Pamijahan tidak memenuhi kuorum.

“Orang pengurus nya saja pada disini kok, pengurus yang ikut Muscalub hanya dua orang yakni koordinator wilayah dapil VI dan sekretaris, dan PAC juga lebih dari 50 persen ada disini,” sebutnya.

Pengurus DPD Partai Hanura Jawa Barat, Rustandi mengatakan, bahwa Muscalub yang digelar di Pamijahan merupakan Muscalub yang ilegal.

Karena menurutnya, setelah adanya SK DPP tentang pemecatan kepada 10 Ketua DPC di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bogor, DPP kembali mengeluarkan surat penangguhan.

“SK DPP yang telah mengeluarkan pada Plt itu benar adanya, tapi ada tenggat waktu minimal satu bulan baru dilaksanakan muscalub. Karena ini untuk memverifikasi, kan aturan PKPU salah satu contoh nya untuk mengesahkan parpol tersebut harus ada SK yang definitif dan waktunya tidak mungkin keuber, soal nanti ada verifikasi soal cerita,” kata Rustandi.

Verifikasi tersebut, jelas wakil bendahara DPD Hanura Jawa Barat ini, sesuai dengan jadwal di KPUD yakni tanggal 30 sampai dengan 3 Februari. “KPU akan mengacu kepada kepengurusan yang terdaftar dalam sipol. Jadi jangan diacak-acak dulu, maka himbauan di tangguhkan dulu, bukan di gagalkan ya. Dan mekanisme juga, surat baru keluar tanggal 23, kenapa langsung Muscalub, kapan ada sosialisasi nya, makanya DPP minta di tangguhkan karena kita akan menghadapi verifikasi,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan, muscalub yang digelar di Pamijahan itu hasilnya tidak legitimasi, karena tidak berangkat dari arus bawah tetapi lahir dari kepentingan elit.

“Saya menghargai keduanya, tapi harus taat dan patuh pada mekanisme, jangan mengabaikan Undang-Undang yang sudah ada dan ini malah merusak tatanan yang sudah ada,” ungkapnya.

Menurut Rustandi, munculnya SK pemecatan tersebut bukan hanya terjadi di Kabupaten Bogor, tetapi juga terjadi di 10 wilayah di Jawa Barat.

Sementara itu, dalam Muscablub ke- I Partai Hanura Kabupaten Bogor di New Villa Harry Capri Kawasan Wisata Gunung Salak Endah di Pamijahan, Jum’at (26/01/2018) kemarin, Lutfi Pulu terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Bogor periode 2018-2023 secara Aklamasi dengan didampingi oleh Dinar Nur Hasanah sebagai Sekretaris.

Muscablub ini menindak lanjuti Surat Keputusan (SK) nomor : SKEP/388/DPP-HANURA/1/2018 tentang pemberitaan Iswahyudi sebagai ketua DPC Hanura Kabupaten Bogor.

Dalam Muscablub itu, juga dihadiri oleh Sekretaris DPD Hanura Jawa Barat, Fitri Putra Nugraha alias Nungki. (di)

Comments