by

Kejagung Harus Ambil Alih Kasus Angkahong

Uang Hasil Sitaan Wajib Dikembalikan ke Kas Daerah

bogorOnline.com

Kasus pembelian lahan di Warung Jambu atau kasus Angkahong, ternyata masih menjadi perhatian berbagai pihak. Unsur kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi itu, sangat merugikan Pemerintahan Kota Bogor, karena dana pembelian lahan yang diperuntukan bagi relokasi PKL di Kota Bogor itu menggunakan dana APBD Kota Bogor.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Ucok Sky Khadafi mengatakan, aparat hukum yang menangani kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Warung Jambu wajib menyelesaikan dan menuntaskan kasus tersebut. Tidak boleh ada kasus apapun yang dihentikan tanpa kejelasan, apalagi di peti es kan, karena masyarakat membutuhkan kepastian dan uang yang diduga dikorupsi itu harus segera dikembalikan ke Pemerintah Kota Bogor atau kas daerah.

“Aparat hukum itu harus menyelesaikan kasus pembelian lahan di Warung Jambu, Kota Bogor, karena anggaran di Pemerintah Kota Bogor terbatas, udah tau anggarannya terbatas, maka itu harus segera dituntaskan secepatnya, supaya jangan mengganggu  citra aparat hukum tersebut,” kata Ucok.

Kalau kasus Warung Jambu saja belum selesai, itukan citranya aparat hukum terganggu. Jangan sampai ada spekulasi atau tanggapan miring, apakah ada main mata atau tidak dalam kasus tersebut. Misalnya ada kerugian negara, itu harus melalui pengadilan, kalo udah inkrah itu berapa yang harus dikembalikan ke kas daerah Kota Bogor.

“Jadi semuanya harus segera dipastikan oleh pengadilan, uang yang disita dari kasus Warung Jambu itu bagaimana, kemudian uang yang disita juga harus dikembalikan, walaupun menunggu inkrah di pengadilan,” jelasnya.

Terkait uang yang disita oleh Kejari Kota Bogor dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan itu, harus diterangkan secara terbuka ke publik. Uang sitaan itu memang saat ini masih menjadi bukti dan harus ada kejelasan dari pihak aparat berwenangnya, ada dimana uang itu dan ada di rekening siapa.

“Yaa berarti uang itu masih menjadi bukti, dan harus ada kejelasaan uang itu ada dimana, ada di rekening siapa supaya ada keterbukaan dari pihak aparat. Semuanya harus dibuka secara terang bederang, jangan ada yang ditutupi apapun juga,” ujarnya.

Menyikapi hal itu, Ucok meminta supaya Kejaksaan tidak lamban dalam menuntaskan dan menyelesaikan kasus itu. Kalaupun kasusnya tidak berjalan di Kejati Jawa Barat, maka Kejaksaan Agung (Kejagung), harus mengambil alih kasusnya, karena nilai korupsi dalam kasus itu harus segera di selesaikan. Apalagi ketika sudah ada keputusan resmi dari pengadilan Tipikor, harusnya langsung di eksekusi, tidak digantung seperti sekarang ini.

“Kejagung harus mengambil alih kasus itu, apabila di tingkat Kejati Jawa Barat berhenti atau tidak berjalan. Kejagung juga wajib mengawasi para pejabat di Kejari Kota Bogor maupun Kejati Jabar, agar tidak ada yang bermain dalam penanganan kasus korupsi di Kota Bogor tersebut. Kita minta keseriusan dari aparat dalam menyelesaikan kasus Warung Jambu atau Angkahong,” tegas pengamat anggaran ini.

Ucok juga menuturkan bahwa WTP yang sudah diraih oleh Pemkot Bogor tidak ada kaitannya dengan perkara korupsi. Ada juga daerah yang rutin setiap tahu  meraih WTP, tetapi banyaknya kegiatan korupsi di daerah itu. Jadi WTP bukan tolak ukur daerah itu bebaa korupsi. Karena kasus Angkahong itu belum tuntas hingga saat ini, sepertinya kasus itu akan semakin melamban karena akan adanya Pilkada atau memang karena ada internal yang terlibat.

“Biasanya Kejaksaan secara politik dia akan kalah ketika kasus itu berhubungan dengan pejabat tinggi, sehingga kasusnya diam ditempat. Atau bisa juga ada tekanan dari pusat maupun orang yang terlibat kasus itu memiliki akses kuat di pusat. Ini menyangkut citra aparat kejaksaan dalam penanganan kasus, jadi harus betul betul dituntaskan kasusnya,” tutupnya. (Nai/ist)

News Feed