Tidak Rasional dan Relevan bila Bima Pilih Dedie

Mantan Pejabat KPK Tidak Akan Bisa Melindungi Kasus Hukum
bogorOnline.com
Rencana langkah calon petahana Bima Arya yang akan menggaet Direktur PJKAKI KPK, Dedie A Rachim sebagai calon Wakil Wali Kota untuk maju pada pertarungan Pilwalkot 2018, terus mendapat sorotan. Bima Arya yang saat ini masih menjabat Wali Kota Bogor itupun, tidak lepas dari berbagai kasus hukum yang menjeratnya, salah satunya adalah kasus korupsi pembelian lahan di Warung Jambu atau kasus Angkahong. Dengan menggandeng sosok dari lembaga anti rasuah KPK, Bima dinilai mengalami kepanikan dalam menghadapi Pilwalkot Bogor.
Pengamat Kebijakan Publik, Sosial dan Politik Universitas STKIP Muhammadiyah, Yus Fitriadi mengatakan, tindakan Bima Arya sebuah bentuk kepanikan dari beberapa kasus yang menjeratnya, sebut saja kasus Angkahong. Maka dari itu, ketika Bima akan memilih Direktur PJKAKI KPK Dedie A Rachim, maka sebuah langkah yang tidak masuk akal, tidak relevan dan rasional.
“Persepsi masyarakat wajar wajar saja dan pandangan publik sangat wajar, termasuk pandangan politik juga merupakan sebuah kewajarahn, mengartikan Bima memilih orang KPK. Semua akan aneh ketika menggandeng Direktur KPK itu, sama sekali tidak populis dan siapa yang kenal direktur KPK itu, padahal mungkin banyak sekali birokrat terkenal di Jakarta yang bisa dijadikan wakil Bima. Ini adalah sebuah bentuk kepanikan Bima menghadapi Pilkada untuk ke dua periode bagi Bima,” ungkap Yus, Rabu (3/1/18).
Semua orang, lanjut Yus, akan semakin mempertanyakan sosok wakil yang akan digandeng oleh Bima. Walaupun sebagai Direktur di KPK, tetapi sosok itu tidak pernah mempunyai sepak terjang yang kuat dalam ranah hukum politik di Kota Bogor, dan harus dilihat juga sepak tejangnya di bidang politik selama di KPK. Sehingga kemudian spekulasi pandangan atau stigma wajar bermunculan dari masyarakat, ketika melihat perspektif apapun, apakah Bima ingin menyelamatkan diri, atau Bima tidak ingin di usut ketika memimpin, atau Bima mencari perlindungan dari kasus Angkahong.
“Kalau mau bersih bersih di Kota Bogor, tidak perlu menggandeng orang KPK, karena membersihkan korupsi bukan tugas Wakil Walikota, tetapi KPK sebagai lembaga kuat wajib melakukan bersih bersih korupsi. Karena pejabat itu sebagai obyek dari KPK, bukan sebagai subyek, jadi nanti ketika sudah masuk kedalam system birokrasi, maka KPK wajib memeriksanya. Tidak ada yang kebal hukum, dan siapapun yang tersangkut hukum harus diproses,” tegasnya. (Nai)

Comments