TINDAK TEGAS GALIAN TAJURHALANG DI SAMPING PROYEK JALAN BOMANG

TAJURHALANG – Tetap beroperasinya galian tanah merah ilegal di wilayah Kampung Jampang Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang, yang telah ditutup Satpol PP Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu membuat banyak pihak bertanya – tanya. Pasalnya, galian tanah ilegal ini seolah kebal hukum dan ada yang melindungi sehingga kebal terhadap tindakan satuan penegak Perda.

“Padahal dari data yang kami miliki, kegiatan galian ini sudah jelas banyak merugikan masyarakat sekitar, artinya dampak negatifnya sangat besar. Hal ini harus jadi perhatian pemerintah daerah,” ungkap Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Kebijakan Publik (LPKP) Rahmat Syamsul Anwar kepada wartawan, Senin (9/4/2018).

Dia menegaskan, Pemkab Bogor harus bertindak tegas agar Wibawa pemerintah tidak dilecehkan. Sebagai contoh, sambungnya, aktivitas usaha yang memiliki izin saja, kalau membawa dampak negatif kemasyarakat, harus di tindak sesuai aturan. “Apalagi galian ini tidak berizin. Ini kan jadi tidak jelas. Jadi kami pertanyakan keberadaan pemerintah sebagai pelayan masyarakatnya dimana?,” tandasnya.

Rahmat sapaannya juga meminta kepada Kepala S PP Kabupaten Bogor untuk tidak setengah – setengah dalam penegakan Perda. “kalau sudah ditutup seharusnya tidak ada aktivitas lagi. Ini sudah ditutup masih dibiarkan beraktivitas. Jadi terkesan main main. Masa penegakan perda buat main main, sama sekali tidak lucu. Apalagi ini dampak negatif kemasyarakatnya nyata sangat besar,” bebernya.

Rahmat meminta Satpol PP jangan membiarkan pengusaha ilegal mempermainkan peraturan. “Jangan pandang bulu. melanggar tindak tegas. Jangan melakukan pembiaran. Artinya harus responsif dalam penegakan perda. Bicara kebijakan, saya minta juga Bupati Bogor jangan sampai lambat dalam menangani masalah masyarakat sekecil apapun. Harus sigap dan tepat dalam tindakan. Apalagi hal ini susah lama.” Tegas Rahmat Syamsul Anwar.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Kukuh Sri Widodo memastikan jika galian tanah di Blok Geramang Kampung Jampang Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang ini belum memiliki ijin resmi. Hal ini bisa dianalisa dari langkah yang diambil Satpol PP dengan menutup galian tersebut. “Meski belum maksimal pengawasannya, tapi langkah penutupan itu bukti jika galian tersebut ilegal. Hingga saat ini, Komisi I belum menerima informasi dan usulan ijin galian itu,” paparnya.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, meski kewenangan izin usaha tambang ada di Pemprov Jawa Barat, namun runutannya pasti ada rekomendasi dari Pemkab Bogor. “Jadi ada yang tidak beres disini. Sudah ditutup masih terus beroperasi. Ini harus dibongkar ada apa? Jika terbukti ada permainan, tindak tegas siapapun pelakunya.” Kata Kukuh. (MUL)

Comments