Camat Ciseeng “Ogah-ogahan” Jalankan PTSL

Bogor – Camat Ciseeng Eddy Muslihat dianggap setengah-setengah dalam menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di wilayahnya. Hal ini terindikasi masih minim nya masyarakat yang mengikuti program tersebut.

Hal tersebut dikatakan Direktur Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) Rahmat Syamsul Anwar, ketika ditemui di Cibinong, Minggu (13/05).

“Sebagai pelayan masyarakat, apapun itu bentuk nya ya harus dijalankan, jangan setengah-setengah, apalagi ini merupakan tugas dari pimpinan. Saya menilai, lambatnya program PTSL di Ciseeng karena dijalankan tidak sepenuh hati,” kata Rahmat.

Ia mensinyalir, tidak semangat nya jajaran pemerintah Kecamatan Ciseeng termasuk pemerintahan desa dalam menjalankan program PTSL itu lantaran tidak mendapatkan apa-apa alias hanya kerja bakti.

“Berbeda dengan ketika masyarakat mengurus sertifikat melalui jalur reguler, otomatis pemerintah desa maupun kecamatan mendapatkan hak nya dari Akta Jual Beli berupa nominal rupiah, tetapi dalam program PTSL yang di gratiskan ini, mereka tidak mendapatkan apa-apa,” ungkapnya.

Ketika dikonfirmasi, Camat Ciseeng Eddy Muslihat mengatakan, bahwa program PTSL di wilayahnya tak semudah yang dilayangkan, karena menurutnya sejumlah persoalan bakal muncul ketika memproses berkas yang dianggap bermasalah.

“Persoalan di Ciseeng itu banyak pemilik tanah yang tidak memiliki alas hak nya, atau kebanyakan merupakan tanah warisan yang belum dipecah-pecah terhadap ahli waris nya, itu sangat riskan dan bakal menjadi bom waktu dikemudian hari,” kata Eddy.

Padahal, dalam program PTSL yang diatur dalam peraturan Menteri ATR/BPN nomor 12 tahun 2017 tentang percepatan PTSL, sangat jelas bahwa jika masyarakat dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan.

Unsur itikad baik sebagaimana dimaksud, terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

ltikad baik sebagaimana dimaksud, dibuktikan dengan pernyataan pemohon atau peserta Ajudikasi PTSL yang menyatakan tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa.

Namun demikian, ketika disinggung hal ini, Eddy malah melontarkan pernyataan bahwa pemohon pernah dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik oleh kepala desa, namun tetap tidak dapat di proses.

“Jangankan hanya pernyataan penguasaan fisik dari kepala desa, yang belum bayar PBB saja tidak bisa, apalagi hanya itu. BPN juga menerapkan standar ganda, dalam spanduk tertulis gratis, tapi ternyata ada Perda dipungut Rp 150 ribu,” ungkapnya.

Ia juga mengaku sulit untuk mensukseskan program PTSL di wilayahnya, karena antusiasme masyarakat sendiri sangat rendah. Padahal, imbuh Eddy pihaknya selalu mensosialisasikan program pemerintah itu di berbagai kesempatan, termasuk saat kegiatan keagamaan.

Ia menyebutkan, dengan adanya program PTSL ini malah dimanfaatkan oleh pemilik tanah yang tidak tinggal di Ciseeng. “Kebanyakan malah tanah disini milik orang Jakarta yang berhasil di proses, sementara yang warga sini yang luas nya tidak seberapa malah kesulitan untuk diproses,” jelasnya.

Dari 10 desa yang ada di Kecamatan Ciseeng, hanya dua desa yang tidak masuk dalam program tersebut. “Sebetulnya Kecamatan Ciseeng tidak termasuk dalam program PTSL tahun ini, karena Kecamatan Parung menolak jadi dialihkan ke sini, malah di tiga kecamatan yang berbarengan dengan Ciseeng masing-masing hanya dua desa saja,” tukasnya. (adi)

Comments