Rencana Pecat Sejumlah Karyawan, Bupati Diminta Tidak Berikan PMP ke PT.PPE

Cibinong – PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) bakal merumahkan sejumlah karyawan nya, perusahaan milik Pemkab Bogor itu diminta untuk tidak lagi memberikan sisa penyertaan modal pemerintah (PMP) sebesar Rp 36 miliar.

Hak tersebut dikatakan Ketua LSM Peduli Lingkungan, Siswanto, ketika ditemui di Cibinong, Kabupaten Bogor, Kemarin.

“Manajemen yang dinilai sudah tidak sanggup lagi mengelola perusahaan karena merugi, seharusnya Bupati selaku pemegang saham mayoritas bertindak tegas dengan mengganti jajaran direksi yang ada, jangan malah memberikan PMP,” kata Siswanto.

Ia mencontohkan, jika di pemerintah pusat, seorang direksi BUMN jika kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan, maka langsung diambil langkah tegas berupa penggantian direksi.

Ia meyakini, jika PMP diberikan ke perusahaan tambang itu, hanya menyelesaikan persoalan sesaat saja. “Saya yakin kok, setelah dikucurkan PMP itu, hanya untuk menutupi hutang-hutangnya saja, tidak untuk berusaha menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari yang diberikan nya itu,” ungkapnya.

Siswanto juga menyayangkan, sistem perekrutan karyawan di tubuh PPE tersebut tidak dilakukan secara profesional dan proporsional. “Orang kebanyakan karyawan di PPE itu orang titipan kok, tidak sesuai dengan kemampuan dan skil yang dimiliki nya,” jelasnya.

Bahkan, menurut Siswanto, seorang komisaris yang kerja nya bisa dibilang hanya setahun sekali dalam RUPS, mendapatkan gaji yang dinilai cukup besar. “Gaji nya besar sementara kerja nya tidak ada,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Bogor Nurhayanti menegaskan, tidak pernah memerintahkan PT PPE untuk merumahkan karyawan dalam waktu dekat.

Dia hanya merekomendasikan perampingan jumlah pegawai untuk menyelamatkan keberlangsungan perusahaan pelat merah itu lantaran terus merugi.

Menurut Yanti, sebelum memberikan PMP perlu ada kajian investasi lebih dulu. Hasilnya, terdapat beberapa rekomendasi yang salah satunya perampingan struktur pegawai, dengan merumahkan karyawan.

Dia menjelaskan, untuk menyelamatkan perusahaan PPE merekomendasikan langkah jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

“Rekomendasi itu yang harus dijalankan oleh PPE. Jadi bukan Bu Yanti yang merekomendasikan, PPE yang menyampaikan rekomendasi ke saya dan saya sampaikan untuk dilakukan,” kata Nurhayanti, Rabu (16/5).

Meski begitu, Yanti memastikan merumahkan 18 karyawan PPE belum melewati Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). “Belum (RUPS). Tapi tidak menyalahi aturan. Itu kan salah satu langkah yang harus ditempuh. Nanti kita evaluasi lagi,” kata dia.

Direktur Utama PPE Radjab Tampubolon sendiri kepada wartawan mengungkapkan, pengambilan kebijakan untuk merumahkan karyawan itu diambil berdasar pada instruksi Bupati Bogor Nurhayanti selaku pemegang saham mayoritas BUMD PT PPE. “Berdasar RUPS awal April 2018,” kata Radjab.

Namun, keterangan itu ditentang oleh karyawan. Pasalnya, RUPS pada April itu digelar untuk membahas Rencana Kerja Perusahaan (RKP). Itu pun, belum dilaksanakan. Baru pekan ini RUPS digelar yang rencananya dipimpin Kuasa Pemegang Saham Didi Kurnia.

“Sebelumnya memang ada RUPS tapi itu membahas perpanjangan masa kerja direksi bukan restrukturisasi. Jadi, merumahkan karyawan ini, tidak ada persetujuan dari komisaris,” ujar salah satu karyawan, Jajang Furqon.

Untuk perampingan karyawan dalam mengurangi kerugian PPE pun, kata Jajang, belum ada surat keputusan (SK) dari Bupati Bogor, selaku pemegang saham mayoritas perusahaan pelat merah itu. (di)