Kontrak Sosial BEM Se-Bogor dengan Seluruh paslon di debat Putaran Kedua

bogorOnline.com

Debat putaran kedua calon walikota dan wakil walikota bogor periode 2018-2023 dengan tema “Menyerasikan pembangunan daerah, provinsi, dan pusat serta meningkatkan pelayanan publik” yang disiarkan langsung oleh jaktv.

Debat putaran pertama yang menuai kritikan untuk seluruh paslon, malam ini semua dijawab dengan kesiapan dan kematangan dari menjawab dan cara berfikir dari setiap paslon untuk meyakinkan masyarakat Kota Bogor dalam menuntaskan permasalahan di Kota Bogor 5 tahun ke depan.

Perwakilan IPB, AKA, Unpak yang tergabung dalam Aliansi BEM Se Bogor turut hadir dalam debat putaran kedua calon pemimpin kota bogor malem tadi. Peningkatan pada debat tersebut kesiapan para paslon dalam menjawab dari setiap pertanyaan yang dilayangkan dari panelis. Tidak monoton dan solusi kongkrit dari setiap permasalahan di Kota bogor yang terangkum dari beberapa pertanyaan membuat para penonton dan masyarakat cukup puas, karena pada dasarnya seluruh elemen kota bogor mengharapkan adanya win win solution dari setiap permasalahan di kota bogor.

Tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh setiap paslon, kami Aliansi BEM Se Bogor menyodorkan Kontrak Sosial kepada setiap paslon, dengan format kontrak sosial pihak pertama dari paslon dan pihak kedua Aliansi BEM Se Bogor dengan di tandatangani diatas materai, agar janji-janji yang diutarakan paslon saat menjawab pertanyaan bisa kami kawal & diikat secara kesepakatan hitam diatas putih untuk mengawal 5 tahun ke depan sejak dilantik.

Sebanyak 17 poin dan 1 pasal pada kontrak sosial dalam merealisasikan program-program dan solusi kongkrit dari setiap permasalaha di kota bogor seperti hal nya kemacetan, pelayanan kesehatan, transportasi, fasilitas pendidikan di setiap kelurahan, infrastruktur, kebersihan, KKN, kemiskinan, Rencana Tata Ruang Wilayah, menegaskan dan menegakkan seadil adilnya Perda no. 12 tahun 2009.

Program Edukasi bagi pemuda membangun setiap kelurahan, Bermitra dengan Kampus-kampus kota bogor dalam proses pembangunan masyarakat dalam bentuk pengabdian dosen maupun mahasiswa, selain program yang kami sodorkan dalam bentuk kontrak adanya pelaporan pelaksanaan program maupun penuntasan masalah serta rencana kota bogor dalam hal pembangunan infrastruktur dalam bentuk videotron di titik pusat Kota Bogor, Dan poin terakhir pada isi kontrak sosial tersebut bersedia mengadakan dialog dengan Aliansi BEM Se Bogor setiap 3 bulan sekali sejak dilantik

Terdapat 1 Pasal dari kontrak yang BSB sodorkan untuk menjalankan konsekuensi apabila paslon terlantik tidak menjalankan 17 poin kontrak sosial yang kami ajukan dengan bunyi pasal, Apabila Pihak Pertama tidak melakukan atau menyelesaikan dan tidak berkoordinasi dengan Pihak Kedua apabila terjadi sebuah masalah maka Pihak Pertama selaku sebagai pasang terpilih Walikota Dan Wakil Walikota Bogor siap untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Dari kontrak sosial ini kami Aliansi BEM Se BOGOR mengharapkan penuh dengan pemimpin kota bogor nanti siapapun yang terpilih, bisa menjalankan amanah dengan seadil-adilnya, mendengar dan turun langsung ke permasalahan yang ada pada setiap kelurahan maupun kecamatan, kesiapan mereka dalam memimpin harus bisa dipertanggung jawabkan oleh masyarakat kota bogor, agar terciptanya nuansa baru pada pemerintahan kota bogor dalam keterbukaan serta transparansi dari setiap aspirasi masyarakat Kota Bogor.

Pemimpin yang dibutuhkan bukan sekedar menjalankan program tanpa menyentuh rakyat rakyat kecil. Dengan perhatiannya pemkot pada posisi mereka yang mungkin masih banyak keberadaan mereka di kota bogor yang perlu diperhatikan secara khusus, dan Pemimpin yang dirindukan oleh masyarakat, Bogor sebagai Kota Beriman adalah mereka yang takut pada kuasa dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. (Ist)