DPRD Ajak Stakeholder, Bahas Raperda Pengelolaan Zakat

bogorOnline.com

Panita Khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD Kota Bogor tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqoh.

Pembahasan saat ini tengah memasuki tahapan dengar pendapat dari para stakeholder yang berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Bogor, Rabu 29 Agustus 2018.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bogor, Chotib Malik mengatakan, dengan lahirnya Perda ini untuk memberikan kepastian dari sisi regulasi terhadap Baznas yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh.

“Jadi pengelolaan zakat bisa dikelola dengan lebih baik lagi dari potensi yang ada di Kota Bogor,” kata Chotib kepada wartawan di gedung DPRD Kota Bogor.

Chotib mengungkapkan, bahwa potensi zakat di Kota Bogor sendiri sangat tinggi yaitu sebesar Rp 462 miliar. Namun saat ini penerimaan zakat baru mencapai 4 persen.

“Hasil perhitungan kemarin saja dari potensi kurban sampai Rp 648 miliar. Tapi yang baru tercover baru mencapai 7-9 persen. Jadi potensi ini masih tinggi tapi belum terkelola secara baik,” ungkapnya.

Chotib optimis dengan lahirnya perda ini penerima zakat dapat meningkat. Tahun lalu, catatan Baznas Kota Bogor dalan penerimaan zakat mencapai Rp 5,6 miliar.

“Untuk itu, kita berharap Raperda bisa selesai disahkan tahun ini,” imbuhnya.

Senada, Ketua Pansus Ahmad Aswandi (Kiwong) mengatakan, bahwa pihaknya juga menargetkan untuk Raperda tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqoh rampung tahun 2018 ini.

Raperda inisiatif DPRD itu diharapkan nantinya dapat memberikan kepastian hukum terhadap Baznas sebagai pengelola zakat baik itu dari perusahaan maupun perseorangan.

“Sehingga dengan adanya Perda ini bisa memaksimalkan untuk pengelolaan zakat,” imbuhnya.

Politisi PPP ini melanjutkan, terkelolanya zakat dengan baik ini sehingga dapat membantu Pemerintah Kota Bogor dalam hal pengentasan kemiskinan.

“Dan saya berharap juga nantinya proporsinya lebih besar untuk sarana dan prasarana keagamaan baik di majelis taklim, pondok pesantren, madrasah diniyah, juga bagi siswa-siswa yang kurang mampu,” tandasnya. (*)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *