Meski Mendapat Perhatian Bupati, Penangguhan Penahanan Kades Bojong Koneng Ditolak

Cibinong – Berbeda dengan sejumlah Kepala Desa (Kades) sebelumnya yang tersandung masalah hukum, Kades Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Agus Syamsudin mendapatkan perhatian khusus dari Bupati Bogor Hj Nurhayanti.

Demi pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu, Bupati pun mengajukan penangguhan penahanan terhadap Agus Syamsudin. Namun, upaya dari orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman ini kandas setelah mendapatkan penolakan dari Jaksa.

Padahal, sejumlah Kades yang sebelumnya bermasalah dan status nya sebagai tahanan, tidak mendapatkan ‘pembelaan’ upaya penangguhan penahanan seperti yang dialami Kades Bojong Koneng ini.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rudi Iskonjaya mengatakan, pihaknya telah menerima surat permohonan penangguhan penahanan dari Bupati Bogor untuk terdakwa Kades Bojong Koneng Agus Syamsudin. Namun demikian, surat tersebut mendapatkan penolakan.

“Ada surat dari Bupati untuk meminta penangguhan penahanan, namun kami tolak. Suratnya hanya untuk terdakwa Agus Syamsudin. Sedang Suma dan Nurdin, tidak disebutkan dalam surat Bupati itu,” kata Rudi.

Lebih lanjut Rudi mengatakan, terkait permohonan penangguhan penahanan yang diajukan ke Majelis Hakim, sampai saat ini belum ada keputusan yang final.

Majelis Hakim belum memberikan keputusan, apakah ketiga terdakwa itu bisa ditangguhkan penahanannnya atau ditolak, atau hanya satu dua terdakwa saja yang dikabulkan.

“Majelis Hakim belum memberikan keputusan terkait permohonan penangguhan penahanan ini. Kalau kami berharap, majelis tidak mengabulkannya,” tegasnya.

Ia menambahkan, ada sejumlah kekhawatiran pihaknya jika majelis hakim mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa.

“Kasus ini alat buktinya Akta. Oleh karena itu penangguhan tidak kami kabulkan, karena dikhawatirkan terjadi tindak pidana baru, misalkan adanya alat bukti yang bertentangan dengan bukti yang sudah kami miliki. Alat bukti surat itu bisa dibuat kembali, kalau yang bersangkutan di luar, sesuai dengan kewenangan terdakwa di desa tersebut. Jadi JPU tidak dapat mengabulkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Agus Syamsudin dan Suma Sanjaya, Doddy Harrybowo menuturkan, agenda persidangan adalah mendengarkan eksepsi dari terdakwa Agus dan Suma.

Sedangkan terdakwa Nurdin yang baru didampingi Penasehat Hukum diagendakan pekan depan untuk memberikan eksepsi atas dakwaan dari JPU.

Doddy menerangkan, pihaknya menilai perkara klien nya yang disidangkan tersebut sudah kadaluarsa. “Laporan itu tahun 2016. Harusnya bukti awal 6 bulan dari pelapor pada saat tahu sengketa lahan tersebut terjadi,” terangnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, perkara tersebut juga mestinya tidak pada ranah hukum pidana melainkan perdata. “Perkara ini perdata, malah jadi pidana. Ruislagh terhadap objek sengketa juga sudah dilakukan. Artinya damai dengan pelapor,” paparnya.

Terkait dengan kedatangan warga, Doddy mengatakan jika warga memberikan dukungan moril kepada kadesnya. Selain itu, warga berharap agar penangguhan penahanan bisa dikabulkan karena warga merasakan dampak dari kekosongan kades dan kaur pemerintahannya.

“Di bulan Agustus ini ada dua momen yang terlewatkan begitu saja, yakni 17an dan lebaran haji. Dan ini dirasakan sekali oleh warga,” katanya. (adi/pik)