PULUHAN WARGA DATANGI PUSKESMAS CIBEUTEUNG UDIK KELUHKAN LAYANAN KESEHATAN

CISEENG – Pemerintah bertanggung jawab melindungi masyarakat atas kesehatan. Hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat ini dijamin berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Namun seringkali keluhan terhadap pelayanan kesehatan akibat tidak maksimalnya kinerja pemerintah dipersoalkan masyarakat.

Seperti yang disampaikan puluhan warga Kecamatan Ciseeng yang mendatangi Puskesmas Cibeuteng Udik yang berada di RT 4 RW 5 Desa Cineuteung Udik. “Saya bersama beberapa tokoh masyarakat, menyampaikan beberapa keluhan warga.
Diantaranya, sikap kurang ramah para pegawai puskesmas, sulitnya mendapatkan surat rujukan dan seringnya puskesmas ini tutup lebih awal dari jam kerja yang seharusnya,” Ungkap Ajun Roif (39) salah seorang tokoh masyarakat saat dikonfirmasi awak media, Senin (21/8/2018).

Dikonfirmasi adanya puluhan warga yang mendatangi Puskesmas Cineuteung Udik untuk menyampaikan aspirasi dan keluhannya, Kapolsek Parung Kompol Parmin membenarkan informasi tersebut. “Warga datang untuk menyampaikan Aspirasi agar pelayanan mengedepankan S3 yaitu Senyum, Sapa, Salam. Warga minta hal itu bisa dilakukan. Suasana kondusif Kang,” jawab Kompol Parmin singkat. Sedangkan Camat Ciseeng dan Kepala Puskesmas Cibeuteung Udik yang dihubungi terpisah, keduanya belum memberikan konfirmasi.

Terpisah Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tri Wahyuni Harini yang dimintai tanggapannya terkait adanya aksi dan aspirasi warga soal pelayanan kesehatan mengatakan, bahwa Dinkes terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui akreditasi puskesmas. “Dalam akreditasi salah satunya dengan merubah mindset dan sikap SDM (dalam melakukan pelayanan-red) dengan 5S yaitu senyum salam sapa santun dan sabar. Tapi itu perlu waktu mas,” Jawabnya.

Sementara Sekretaris Dinas Kesehatan  Kab. Bogor Erwin Suriana menjelaskan, pihaknya telah menerima informasi dan laporan adanya aspirasi warga di puskesmas Cibeuteung Udik tersebut. “Selama ini Dinkes terus mengawasi, melakukan pembinaan kepada semua jajaran terkait pelayanan kesehatan. Berkaitan masih ada sikap petugas di lapangan yang dikeluhkan, tentu ini kembali soal karakter. Namun kami mohon maaf jika hal itu masih ada terjadi,” paparnya.

Selain itu, lanjut Erwin Suriana, pihak Dinkes terus melakukan evaluasi guna meningkatkan profesionalitas kinerja. “Soal rujukan, kami memang kekurangan petugas pelayanan kesehatan, jadi bukan menghambat. Makanya kami meminta moratorium.pemerintah dicabut, agar bisa ada penambahan tenaga medis, administrasi dan lainnya di puskesmas,” paparnya.

Lebih jauh Erwin menegaskan, Dinkes Kabupaten Bogor bersama Dinkes Provinsi Jawa Barat terus menerus melakukan pembinaan dan pengawasan terkait kualitas pelayanan kesehatan. “Jadi kami terus fokus meningkatkan profesionalisme kinerja dan kualitas SDM di lingkungan Dinkes,” tandasnya.

Dia menerangkan, pihak Dinkes juga telah memberikan arahan kepada seluruh puskesmas untuk membuat laporan kinerja pelayanan kesehatan secara rutin. “Pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu kerja sama aktif semua pihak. Dinkes, masyarakat dan elemen lainnya perlu sinergi, agar kualitas kesehatan masyarakat terus dapat ditingkatkan,” Pungkasnya. (MUL)