Angkot Modern dan Shelter Dianggap Salah Kaprah

Anggota DPRD Nilai Kedua Program Tersebut Tak Sesuai Kebutuhan Masyarakat

bogorOnline.com

Munculnya angkot modern yang diklaim Dishub Kota Bogor sebagai konversi angkutan kota (angkot) terus menuai sorotan dari berbagai pihak, karena selain dilakukan dengan terburu-buru juga terkesan tanpa kajian yang jelas.

DPRD Kota Bogor menilai konversi angkot konvensional ke angkot modern merupakan program yang salah kaprah, karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor teguh Rihananto mengatakan, saat ini DPRD masih membahas terkait Perda lalu lintas.

Menurutnya, Perda Lalu Lintas akan menjadi landasan hukum dalam penataan secara teknis untuk subsidi, transportasi masal dan sebagainya. Dan kata Teguh keberadaan angkot modern masih mengacu perda lama.

Dan secara legal secara konsederan Pemkot bisa berargumen bahwa angkot modern termasuk transportasi massal.

“Tapi kita pakai logika saja, jika Kota Bogor  ini macet dan salahsatu  alasan kenapa DPRD mendorong untuk transportasi massal adalah untuk mengurangi kemacetan, sehingga ada konversi. Konversi itu bukan konversi angkotnya tapi esensinya untuk kapasitas penumpangnya,” kata Teguh, Selasa (9/10/18).

Alasan kenapa digeser ke transportasi massal kata Politisi PKS itu, agar konversi bisa menampung kapasitas yang lebih banyak sehingga tidak banyak lagi masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi. Karena sudah ada kemdaraan yang sudah memadai nyaman dan masuk kapasitasnya.

“Makanya pas muncul Angkot Modern yang diklaim sebagai konversi, saya tertawa saja. Kenapa?. Karena kalau itu tetap saja angkot, feeder boleh, tapi kalau dijadikan bahan sebagai konversi itu tidak sesuai dengan harapan,” tegas dia.

Terkait pembangunan shalter sebagai fasilitas penunjang angkot modern yang menghabiskan duit rakyat sekitar 1 miliar lebih, tak luput juga dari protesnya. Alasannya karena program angkot modern belum memiliki kajian yang jelas.

“Buat apa membangun shalter dengan biaya sebanyak itu sementara program angkot modern kajiannya saja belum jelas,” kata Teguh.

Ia berharap, Dishub tahu program prioritas dan itu didahulukan karena benar-benar sangat dibutuhkan, tapi kalau tiba-tiba membangun shalter kemudian belum ada kejelasan tentang transportasi massal maka nanti salah lagi.

“Coba kalau shalternya dibangun dengan volume yang pendek, trus nanti transportasi massalnya dapat bus yang tinggi, jadi mubazir karena hanya buang-buang uang saja,” jelasnya.

Makanya lanjut dia, setiap pembangunan itu kajiannya harus dimatangkan dulu, harus direncanakan dengan baik dan jangan sampai timbang tindih.

“Intinya, silahkan lakukan kajian yang matang sebelum pelaksanaan, jangan membangun dan hanya memikirkan fee proyeknya saja, karena ini menyangkut uang rakyat,” tegasnya. (*)