Dana Porda Miliaran Tidak Transparan, ICW Mulai Soroti Penggunaannya

CIBINONG-

Ketidak transparasi penggunaan anggaran Pekan Olahraga Daerah (Porda) XIII Jawa Barat 2018 Di Kabupaten Bogor oleh pihak PB Porda
hingga menimbulkan kecurigaan publik.

Maka Indonesia Corruption Watch (ICW) angkat bicara melalui Divisi fundraising Adnan Topan Husodo mengatakan, pada dasarnya dana diatasi adalah uang rakyat yang dikelola oleh negara atau pihak lain yang diamanatkan oleh negara. Termasuk anggaran Porda tersebut. Bila ada dana lanjut Adnan menambahkan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dari Pemerintah.

“Baik itu hibah tetap harus akuntabel dan mengikuti aturan, serta ketentuan yang berlaku disebuah Negara yaitu Pemerintah,” tegasnya saat dihubungi Wartawan Senin (15/10/18).

Adnan menambahkan, terkait dugaan korupsi, salah satu indikasi sebuah Pemerintah atau sebuah kebijakan yang tidak aquntabel ketika diminta pertanggung jawaban dan informasi mereka tidak berikan itu, ada kemungkinan sesuatu yang ditutupi. Sebab logikanya kalau tidak masalah kenapa harus takut. Kalau tidak salah kenapa takut untuk terbuka, berani jujur itu hebat.

“Maka dalam hal ini ICW dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera menanggapi laporan dari masyarakat soal dana miliaran itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian PB Porda Rustandi mengatakan, bila masyarakat meragukan soal keterbukaan dana Porda tersebut, adalah dana hibah bersama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena bagian. Dan apakah anda pernah lihat APBD dipaparkan kepada warga mulai dari a,b sampai c. Sedangkan ranahnya dari pihaknya adalah, bagaimana penyusunan hibah itu sama saja dengan yang lainnya tidak berbeda.
“Seperti bahasan dewan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan kemudian itu dipublikasikan juga. Cuman kalau secara detailnya AX rupiah tidak juga pada posisi itu,” kilah Rustandi saat ditemui bogorOnline.com usia menghadiri diskusi Kelompok Kerja Wartawan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor di lobi utama gedung Dewan Kamis (27/9/18).
Rustandi menambahkan, karena dana hibah titik beratnya dengan yang lain pada dasarnya sama, sehingga ranahahnya ketika dirinya ingin menyampaikan transparansi itu, pada saat APBD akan ditetapkan, yaitu ketika pada malam harinya dan itu sudah dipublikasikan. Jadi tidak pada posisi, misalkan dana ini, rapat ini sekian X rupiah tidak seperti itu yang harus dijelaskan oleh pihaknya.
“Itulah yang bisa saya jelaskan, seperti itu,” dalihnya.
Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor mulai bersuara terkait tidak transparannya Anggaran Pekan Olahraga Daerah (Porda) Jawa Barat (Jabar) Oktober yang diduga mencapai Rp.155 miliar di Bumi Tegar Beriman.
Kepala Dispora Pemkab Bogor Yusuf Sadeli mengatakan, mengenai kegiatan olahraga tersebut yang pertama perlu diketahui adalah itu hajat dari Jabar. Sedangkan Kabupaten Bogor hanya menjadi tuan rumah dalam perhelatan itu dan pihaknya sudah menyatakan siap guna acara tersebut.
“Mengenai dana yang diterima bersumber dari Jabar sekitar 10 miliar dan Kabupaten Bogor kurang lebih Rp 133 miliar,” katanya saat ditemui bogorOnline.com di kantornya.
Yusuf menambahkan, dana tersebut yang mana pihaknya sebagai penyelenggara sesuai degan Surat Keputusan (SK) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Jabar yang telah dibentuk panitia (PB). Diketuai oleh Bupati Bogor Nurhayanti beserta Propinsi maupun kabupaten, untuk mengelola dana tersebut yang dialokasikan untuk kegiatan pertandingan nanti. Mulai dari pembukan, penyelanggaraan, perangkat pertandingan dan penutupan. Sehingga dirinya rasa semua suduh, diupayakan untuk transparan dana Porda kali ini.
“Ini semua sudah terang menderang,” tambahnya.(rul)