AHLI WARIS HALIMAH RAIS TIDAK INGIN MEREBUT TANAH SARONGGE DARI PETANI

 

Cianjur- bogorOnline.com

Keluarga Halimah Rais, sebagai pemegang surat tanah zaman Belanda untuk kawasan Sarongge – Cianjur Jawa Barat, meminta agar warga dan petani Sarongge tidak perlu khawatir harus meninggalkan tanah pertanian yang sudah berpuluh tahun didiami dan digarap.

Pernyataan itu disampaikan Ade Armando, cucu kandung Halimah Rais dalam konferensi pers di Saung Sarongge, Kabupaten Cianjur, Jum’at (9/11/18).

Menurut Ade, dia sudah mendapat penjelasan dari Suci Mayang Sari (Caleg PSI), Tosca Santoso dan Hasoloan Sinaga mengenai keresahan petani di daerah tersebut. Segera setelah mendengar masukan tersebut, ahli waris Halimah Rais bersepakat untuk mengutus Ade menemui para petani.

Ade menegaskan, keluarga Halimah Rais tidak pernah mempersoalkan tanah tersebut.

”BIla ada pihak-pihak yang mengatasnamakan keluarga Halimah Rais atau pengembang yang menyatakan akan menjual tanah tersebut dan memanfaatkannya untuk keperluan bisnis, orang tersebut bukan wakil resmi dan tidak memperoleh izin dari keluarga Halimah Rais,” ujar Ade.

Menurut Ade, tanah Sarongge memang diketahui di masa lalu dimiliki Keluarga Halimah Rais. Namun statusnya sekarang masih harus dipelajari dan ditelusuri.

“Namun kalaupun tanah ini masih dimiliki keluarga Halimah Rais, para ahli waris sudah bersepakat tidak akan mengambilalih apalagi mengusir para petani dari tanah ini,” ungkapnya.

Ade melanjutkan, tanah Sarongge menjadi pembicaraan publik karena dalam beberapa bulan terakhir, tersiar iklan melalui media sosial bahwa sebuah pengembang bernama Kota Langit sarongge menjual puluhan hektar tanah di wilayah tersebut dengan harga relative murah.

“Ini meresahkan warga-petani Sarongge, karena secara administratif, mereka telah secara resmi menggarap dan menempati tanah di sana. Sebagian sudah punya sertifikat dari program sertifikasi tanah 1982. Ada juga yang memegang sertifikat bola dunia bertajuk tahun 1973. Berpuluh tahun itu juga, petani membayar pajak,” tegasnya.

Sejumlah pihak seperti LBH Cianjur, Green Initiative Foundation (GIF), dan Relawan Perjuangan Hukum dan Keadilan (REKLAIM) telah menyatakan diri akan membela hak warga-petani.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cianjur, Erwin Rustiana menyatakan, hingga saat ini keberadaan pengembang masih tidak begitu kuat secara perijinan.

“Bukti yang mereka berikan itu berupa kertas dari zaman Belanda. Seperti surat kuasa yang tidak begitu jelas. Maka LBH menilai masyarakat masih menjadi pemilik lahan yang sah,” kata Erwin.

Suci Mayang Sari, sebagai pihak yang mempertemukan warga Sarongge dengan pihak keluarga Halimah Rais, menyampaikan rasa bersyukur bahwa nampaknya ada titik terang dalam persoalan ini.

“Menjadi jelas bahwa keluarga Besar Halimah Rais menyayangkan hal ini terjadi. Warga petani memiliki surat sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Petani juga rutin membayar pajak atas tanah. Jadi selama puluhan tahun para petani inilah yang merawat lahan itu. Lalu tiba-tiba kini mau diambil alih dengan modal surat zaman Belanda. Ini tentu tidak etis dan tidak bijak. Akan pergi kemana para petani bila tanah itu direnggut dari mereka,” kata Suci Mayang Sari sambil mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati jika ada pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah dan menawarkan kapling tanah Sarongge.

Pada kesempatan tersebut, Ade pun menegaskan, bahwa pihak keluarga ingin menyelesaikan masalah ini baik-baik.

“Nenek saya, Halimah Rais, adalah pengusaha yang berjiwa sosial. Saya yakin, dia akan jauh lebih senang kalau tanah ini bisa membawa berkah bagi banyak orang,” ujarnya.

Sebelumnya Badan Perwakilan Desa Ciputri telah mengeluarkan pernyataan bahwa Developer Kota Langit tidak pernah mendapat izin dari instansi pemerintah setempat. Badan Perwakilan Desa Ciputri telah mengeluarkan surat yang pada intinya menolak proyek Kota Langit yang berpotensi menimbulkan kekisruhan dan merugikan masyarakat. (*)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *